Home Headline *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu*

*Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu*

490
0
SHARE

Oleh: Catur Alfath Satriya 

Untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan Mahkamah Agung sudah membuat berbagai macam inovasi kebijakan yang mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan. Salah duanya yaitu Gugatan Sederhana dan Persidangan Elektronik (E-Litigation). Gugatan sederhana merupakan mekanisme baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Pada prinsipnya, Gugatan Sederhana adalah suatu tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang mana pemeriksaan perkara dengan Gugatan Sederhana maksimal 25 hari.

Selanjutnya, inovasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu E-Litigation melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan penyempurnaan dari E-Court. Pada prinsipnya, E-Litigation hadir untuk mempermudah proses beracara di pengadilan sehingga para pihak tidak perlu bertatapan langsung. Proses beracara di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien yang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Namun, inovasi di bidang hukum acara perdata tersebut ternyata tidak diimbangi dengan inovasi di bidang hukum acara pidana.
Salah satu penyebabnya adalah dalam hukum acara pidana dikenal asas diferensiasi fungsional yaitu suatu proses penegakan hukum tidak boleh dijalankan oleh satu lembaga saja. Oleh sebab itu, konsekuensi logis dari asas ini masing-masing aparat penegak hukum harus selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Pentingnya koordinasi antar penegak hukum menurut penulis perlu didukung oleh sistem yang solid yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu hal yang menurut penulis harus dilakukan adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem peradilan pidana terpadu dan merupakan bagian dari debirokratisasi di antara lembaga penegak hukum

*Debirokratisasi dan Paradigma New Public Management*

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari debirokratisasi adalah suatu tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat.

Selain itu, debirokratisasi dapat dipahami sebagai pemangkasan atas alur kinerja aparat pemerintah dengan cara mengurangi kuantitas pelayanan masyarakat dalam birokrasi.

Secara konseptual istilah debirokratisasi lahir dari paradigma New Public Management (NPM). New Public Management (NPM) merupakan paradigma baru yang menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai abdi namun merupakan konsumen jasa pelayanan publik yang harus diberikan pelayanan terbaik oleh pelayan publik.

Secara khusus sasaran yang ingin dicapai oleh New Public Management adalah

1). Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi dan dimulai dari pejabat yang paling atas;

2). Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel;

3). Terhapusnya aturan, peraturan, dan praktik yang diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat;

4). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik;

5). Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya; dan

(6). Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. 

*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasiskan Informasi dan Teknologi*

Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang merupakan pedoman utama dalam penegakan hukum pidana sudah mengatur dengan jelas tugas dan fungsi dari masing-masing aparat penegak hukum.

Selain tugas dan fungsi dari masing-masing aparat penegak hukum, KUHAP juga sudah mengatur mengenai pola koordinasi antar aparat penegak hukum.
Contohnya dalam hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 38 KUHAP tentang penyitaan bahwa penyidik apabila ingin melakukan penyitaan harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat.

Selain itu, koordinasi di antara penegak hukum juga dibutuhkan dalam hal perpanjangan penahanan dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan.
Pentingnya koordinasi di antara aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum menurut penulis perlu adanya birokrasi yang responsif di antara aparat penegak hukum.

Selama ini, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Bojonegoro birokrasi di antara penegak hukum masih dijalankan secara manual. Padahal, dengan hadirnya revolusi digital di tengah masyarakat seharusnya koordinasi di antara aparat penegak hukum bisa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selama ini pemanfaatan teknologi informasi dalam proses birokrasi di lembaga penegak hukum hanya dilakukan di masing-masing lembaga penegak hukum secara parsial, Pengadilan misalnya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam hal administrasi perkara maupun administrasi persidangan. Kejaksaan juga menggunakan aplikasi CMS (Case Management System) untuk memperlancar administrasi penyelesaian perkara.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mempermudah koordinasi antar aparat penegak hukum yaitu dengan membentuk aplikasi bersama antar penegak hukum.

Tujuan dibuatnya aplikasi bersama antar aparat penegak hukum tersebut agar birokrasi di antara penegak hukum dapat lebih cepat dan tidak bertele-tele. Salah satu contohnya adalah permintaan izin/persetujuan penyitaan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses permintaan izin/persetujuaan penyitaan dari penyidik ke pengadilan selama ini dilakukan secara manual. Proses yang dilakukan secara manual memakan waktu yang lama karena ketika izin/persetujuan tersebut dimintakan ke pengadilan oleh penyidik bagian PTSP Pidana akan meneruskannya ke bagian umum dan keuangan untuk dimasukan ke dalam aplikasi surat masuk.

Dengan menggunakan aplikasi bersama permintaan izin/persetujuan penyitaan tersebut tidak perlu lagi dimasukan ke dalam aplikasi surat masuk namun langsung terhubung dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri.

Aplikasi bersama ini nantinya akan memfasilitasi semua keperluan birokrasi antar aparat penegak hukum contohnya izin/persetujuan penyitaan, izin/persetujuan penggeledahan, dan perpanjangan penahanan.

Selain untuk mempermudah birokrasi di antara aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi dan informasi juga dapat digunakan dalam hal pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana. Terkait hal ini, presiden sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan penanggung jawab yaitu Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam hal pertukaran data, Kementerian/Lembaga diminta untuk menggunakan aplikasi Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data (MANTRA) pada sistem Government Service Bus (GSB). Aplikasi MANTRA bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar Instansi Pemerintah walaupun berbeda database.
 
Dengan adanya pemanfaatan teknologi dan informasi secara optimal, diharapkan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum semakin optimal, efektif, dan efisien.

Redaksi : indoshinju.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here