Home Headline Lembaga Peradilan dan Hari Keadilan Sosial Sedunia

Lembaga Peradilan dan Hari Keadilan Sosial Sedunia

927
0
SHARE

Penulis: Willy Marsaor, S.H.

Redaksi.
lndoshinju.com _ Bojonegoro

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November 2007 melalui Resolusi PBB menetapkan tanggal 20 Februari sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia (World Day of Social Justice), yang menyerukan agar negara di dunia menjalankan sistem perekonomiannya secara adil dan merata. Hal tersebut menjadi bagian dari misi global PBB untuk mempromosikan martabat dan pembangunan manusia.

Tak lepas Indonesia yang merupakan bagian dari PBB, Indonesia tentunya memiliki kewajiban moril atas pesan yang terkandung dari hari internasional tersebut. Bahkan jauh sebelum itu, Soekarno telah memperkenalkannya dalam beberapa pidato di tahun 1945, yang kemudian menjelma sebagai falsafah Negara Indonesia dalam Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Layanan Hukum
Untuk dapat turut serta dalam perkembangan internasional, keadilan sosial dalam bidang hukum tentunya menjadi salah satu sarananya. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yudikatif beserta dengan badan peradilan di bawahnya, telah banyak melakukan inisiasi dalam pemenuhan access to justice bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di bidang hukum. Tidak semua masyarakat yang mengalami persoalan hukum mengerti akan apa yang dihadapinya, sehingga alasan itulah yang menyebabkan tujuan keadilan sosial menjadi terhambat karena minimnya pengetahuan mengenai hak-hak masyarakat di hadapan hukum.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, selain untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sebagai sarana Mahkamah Agung dalam memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk bagi masyarakat yang tidak mampu.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 telah menyisipkan nilai-nilai sosial masyarakat dengan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan berupa layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, serta adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, yang seluruh biaya dalam melaksanakan pelayanan tersebut dibebankan kepada negara.

Layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat untuk membuka pengetahuannya apabila berhadapan dengan persoalan hukum. Pembebasan biaya perkara berarti bahwa negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat, Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk yang dapat menunjukkan tidak mampu.

Juga melalui Posbakum, masyarakat dapat memperoleh layanan berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gugatan Sederhana
Selain memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, Mahkamah Agung juga melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menjadi cerminan bahwa Mahkamah Agung turut serta dalam perwujudan keadilan sosial.

Dari namanya, Gugatan Sederhana, dapat dengan mudah menerka makna dibalik nama tersebut, yakni materi gugatan yang sederhana dan proses yang sederhana pula. Kesederhanaan itu tentunya dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain atau yang lebih tinggi.

Kaitannya dengan materi, Gugatan Sederhana membatasi nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang pembuktiannya tidak rumit, termasuk bukan merupakan sengketa atas tanah dan/atau bukan perkara khusus seperti ketenagakerjaan, kepailitan, dan lain-lain, hanya ada 1 penggugat dan 1 tergugat kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, serta para pihak berada pada wilayah domisili yang sama di daerah hukum Pengadilan yang sama.

Mengenai proses, perkara Gugatan Sederhana diadili oleh Hakim tunggal (tidak seperti pada perkara gugatan biasa yang diadili oleh Majelis Hakim), serta keseluruhan proses persidangan harus diselesaikan dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama.

Gugatan Sederhana rasanya telah mengimplementasikan sedikit banyak mengenai suatu asas dalam peradilan, yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana dapat dimaknai dengan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, cepat dapat berarti penyelesaian perkara yang tidak berlarut-larut sesuai dengan adagium justice delayed justice denied, dan biaya ringan yang mengandung arti biaya perkara yang dapat dijangkau masyarakat.

Penutup
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tentu memilki banyak terobosan untuk menjangkau masyarakat di semua lini melalui keterbukaan informasi di bidang hukum dan bentuk-bentuk layanan yang berorientasi kepada Pelayanan Publik.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan Gugatan Sederhana merupakan dua diantara banyak terobosan futuristik yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang hukum, maka setidaknya dua hal tersebutlah yang perlu diketahui dan dikenal masyarakat sebagai pelaku sosial itu sendiri. Fasilitas yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung ini kiranya juga dapat turut menjadi bagian masyarakat internasional dalam mewujudkan keadilan sosial, khususnya bagi warga Indonesia.
Selamat Hari Keadilan Sosial, 20 Februari 2020.(ISC.Red)

      Willy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here