BMI DKI Jakarta memahami bahwa sanksi dari Perppu ini berlaku untuk seluruh ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, apapun paham dan ideologinya, termasuk gerakan radikalisme dan separatisme.
Hal ini sekaligus mematahkan argumen bahwa Perppu ini anti salah satu golongan.
BMI DKI Jakarta mendukung dan akan terus mengawal penegakan Perppu oleh penyelenggara negara, khususnya di wilayah propinsi DKI Jakarta.
Salus populi suprema lex esto.” Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”.
Presidential Threshold
BMI DKI Jakarta mendukung diberlakukannya presidential threshold sesuai yang diamanatkan dalam UU Pemilu yang baru disahkan beberapa hari lalu.
BMI DKI Jakarta berpendapat bahwa presidential threshold lebih menjamin dukungan parlemen terhadap pemerintah. Pemerintah yang didukung secara solid oleh parlemen akan dapat secara efektif menjalankan pemerintahan dan mengimplementasikan program-programnya demi kepentingan rakyat.[]
ZAY/red
