Home Headline Seorang Mantan Wali Murid Mengadukan Penahanan Ijazah Oleh Sekolah, Pada Pengurus...

Seorang Mantan Wali Murid Mengadukan Penahanan Ijazah Oleh Sekolah, Pada Pengurus Komnasdik Jatim

47
0
SHARE

Bojonegoro, Indoshinju.com – Salah satu wali murid yang berinisial S, bapak angkat siswa yang bernama APR mengadukan kepada Pengurus Komnas Pendidikan Jatim Bangun Purnomo bahwa pengambilan ijazah di SD Muhammadiyah Bojonegoro sebesar Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah). Kamis (4/3/2021).

Perihal mengenai ijazah tersebut, baru diketahui bapak angkat siswa tersebut ketika akan mengurus kelengkapan Administrasi Anaknya, Berawal dari dirinya Menanyakan Raport asli Anaknya . APR mengatakan kalau Raport dan Ijazah masih di sekolah belum di ambil, karena pihak sekolah belum memberikan pada dirinya, dengan alasan tidak mampu membayar, dimana adalah APR siswa tergolong keluarga miskin dan yatim.

Pada hari Selasa malam (2/3/2021) Sdr. S menanyakan perihal tersebut kepada Bangun, dan Bangun menyarankan Sdr. S dan siswa yang bersangkutan untuk datang ke sekolah tersebut di atas. 

Pada Rabu (3/3/2021) Sdr. S , bapak angkat APR mendatangi sekolah dan pihak sekolah memberikan rincian untuk pengambilan ijasah dikenakan biaya sebesar total Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Tabungan Kelas 6 SD Muhammadiyah Bojonegoro TP 2017/2018

– Peneriman 
Tabungan Wajib Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

– Pengeluaran
Kebutuhan Kelas 6 Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
Kekurangan SPP Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
Kek. U Kegiatan Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). 

Jumlah Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah), saldo Rp. 4.815.000, (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

” Ijasah tidak boleh diambil begitu saja harus membayar biaya yang tercantum dalam rincian tersebut di atas, karena sekolah punya aturan sendiri, ” cerita Sdr. S menirukan omongan pihak sekolah.

Menanggapi hal itu, Bangun mengatakan ke awak media bahwa ijasah wajib diberikan ke siswa jika sudah lulus dan tidak ada hubungannya dengan masalah keuangan, baik itu sekolah negeri ataupun swasta. Karena sekolah swasta ataupun negeri sudah ada dana BOS, apalagi siswa ini miskin dan yatim, tegas Bangun.

” Hampir 3 tahun sekolah menyita ijasah siswa, ini tidak benar dan harus ditindaklanjuti. Saya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk mencarikan solusi,” terang Bangun.

Bangun menambahkan, jika masalah ini tidak ada solusi akan melaporkan ke Tim Saber Pungli Polda Jatim, salam pendidikan, pungkasnya.

Namun hingga Berita ini di terbitkan belum ada  titik terang dari permasalahan ini. (Hs/tim.Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here