Bojonegoro _ Indoshinju.com
Pada Selasa 22 April 2025.
Rapat Kerja Badan Anggaran bersama TAPD dan OPD
Terkait, yakni Tindak lanjut SE Mendagri No. 900/833/SJ tanggal 23 Pebruari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan
Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA. 2025. yang di selenggarakan di ruang Banggar Dprd Kabupaten Bojonegoro.
Rapat di Pimpin oleh Abdolah Umar Ketua beserta Pimpinan rapat Banggar dan Anggota DPRD lainya, Pj. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro Asisten Sekda. Kab. Bojonegoro Staf Ahli Bupati Bojonegoro Kepala Dinas, Badan, Inspektur, Kasatpol PP Kabag. Setda Kab. Bojonegoro Camat, Kepala BUMD kab. Bojonegoro.
Rapat Banggar di buka Dan dipimpin langsung oleh Abdolah Umar S.Pd, MM. Di ikuti oleh Forum rapat.
Di lanjut Dengan pembacaan laporan di sampaikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro terkait Anggaran
259 juta 68.163 ini efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas jadi program laporkan di APBD itu waktu itu sampai dengan pergeseran kedua itu setelah pendapatan 5,6 t° 7,9 sehingga 2,280 kemudian di berdasarkan surat dari dalam negeri tersebut yang kaitan dengan dana transfer ada pengurangan 870 juta, sehingga sejak awalnya pagu kita adalah 5,6 berkurang 8,870 5,629 Triliun
“Berkenaan dengan efisiensi anggaran kami laporkan bahwa apresiasi sudah 1,9 Triliun itu adalah belum dilakukan yang pasti jawabannya adalah 603 259 juta jadi kalau satu kemajuan itu baru rencana. Ucap Pj. sekda Dalam forum rapat.
beberapa itu pun juga menjadi mengajukan lagi karena ada beberapa kegiatan yang awalnya Mau di efisiensi karena mereka membutuhkan. terkait dengan nomor peraturanNo 13, telah ada pengguna yaitu 17,456 17 150 juta formasikan untuk program status siswa 1 laptop ada di dalam program pendidikan.”Jelasnya.
“kemudian untuk kegiatan Penangan Banjir PU sumber daya air Rp 1,6 M ini ada banjir di wilayah Gondang kemudian kota kedua kegiatan itu biasanya setiap 443 M ini ditempatkan masih di belanja tidak terduga.”Tuturnya.
“Bidang pendidikan pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro ada penambahan dari tingkat provinsi untuk pendidikan Rp 7,8 miliar sedangkan totalnya 7 9 16 Miliar kemudian pergeseran ke 3 ya pergeseran ke-4 berarti ada ada yang 44 2 ini kemudian menjadi 41 Miliar, diterapkan hanya 60 Jadi tidak 1, 9 triliun Jadi belum ada penjelasan pembahasan sama sekali
“Pertama kami melaporkan kepada pengguna anggaran kedua yang dikaitkan dengan efisiensi beberapa verifikasi pokir dari Desa.
Terkait dengan progres pokir 2000 bata yang sampai saat ini ada proses sesuai mekanisme adalah kebetulan hari ini adalah tanggal penutupan verifikasi. dinyatakan selesai jadi mohon izin kami sampaikan total usulan yang melalui mekanisme pop irvia sipd itu adalah sebanyak 309 202 2019 kemudian verifikasi pertama itu dilakukan di sekretariat DPRD ditolak sebanyak 19 kemudian disetujui atau diteruskan sebanyak 3073 373 ini dinyatakan ditolak itu sebanyak 740 dan disetujui atau diteruskan sebanyak 2.33 233. ” Jelasnya .
setelah ada lima benda ini kemudian masing-masing kebetulan 5 perangkat daerah yang pertama dinas pertahanan pangan dan pertanian sebanyak 2 item ataupun verifikasi di BKPP dinas pekerjaan umum Bina marga dan penataan ruang sebanyak 63 menunggu verifikasi di beberapa warga kemudian sebanyak 382 untuk verifikasi desain pendidikan kemudian pindah ke Perumahan kawasan pemukiman dan Cipta karya sebanyak 1442 di pkp cipta karya untuk dilakukan verifikasi dan yang terakhir di sekretariat daerah ini sebanyak 2.40 buah yang akan dilakukan verifikasi.
Jadi nanti kami akan membantu dalam hal secara regulasinya, Apakah penganggaranya nanti karena sudah pernah melakukan efisiensi yang pertama Ya itu nanti diharapkan bagian pembangunan untuk melakukan kajian lagi,dari bagian pembangunan akan menjadikan dasar berada di bagian itu untuk melakukan Kajian”turupnya.
Yang pertama efisensi 1,9 tiba-tiba pemkab.bojonegoro melakukan dengan evisiesi.
Anggaran bukan bersumber dari pemerintah pusat efisiensi yang menyeluruh di tiap Daerah lain, Bojonegoro sangat kecil Kemungkinan untuk melaku
kan proses-proses efisiensi ini kan juga tidak jelas keberuntukan nya,”
“Misalkan Bojonegoro efisiensi anggaran dipakai belanja apa ini kan juga belum jelas, program-program dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, juga Belum jelas yang Mana yang Kena Efisiensi, kami berharap bahwa efiensi anggaran harus memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi kajian-kajian dengan kualitas,”
“Jadi jangan hanya efisiensi ini dijadikan dalil untuk kemudian menghapus program-program yang sudah ada”. Ucap Umar Pimpinan Rapat.
Pimpinan Rapat Juga Mengatakan Dalam Forum ” Bagaimana di kabupaten apakah mereka Juga Melakukan Hal yang sama, Tentang kebijakan efisiensi anggaran ini. Ucapnya.
“Anggaran angka 1,9 yang kita bintang memang indah kalau di malam hari tetapi kalau bagi yang dibintangi itu sesuatu yang tidak indah, karena ada duitnya tapi tidak bisa Di pakai apa-apa,”
“faktanya tidak ada yang terperinci dari Efisiensi anggaran 1,9 estimasi sebelumnya. pertanggungjawabannya kita kepada publik harus jelas orang yang sudah disurvei adalah orang yang sudah melakukan pengukuran itu tentu berharap bahwa dia akan menerima manfaat dari apa yang sudah dianggarkan angka 1.9 Triliun tinggi sekali yaitu berharap bahwa hasil dari perfak di lapangan. segera selesai saya tekankan perlu di kaji Ulang dan Di bahas lagi” Ucap pimpinan Rapat. Abolah Umar . Mengakhiri dan Menutup Rapat. ( SH).
