Jakarta – indoshinju.com – Prestasi membanggakan diraih Kabupaten Bojonegoro dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI dalam Exhibition, Evaluation & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 yang berlangsung pada Senin – Rabu (4 – 6/11/ 2019) di Jakarta. Bojonegoro dinilai berhasil menerapkan dimensi smart city dan meraih gelar Best of Smart Society 2019.
Penghargaan diberikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerepan kepada Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P.
Exhibition, Evaluation & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 diikuti 75 kabupaten/kota di Indonesia. Daerah tersebut menjadi bagian dalam gerakan menuju 100 smart city Indonesia. Sedangkan tahun 2019 ini ada 25 daerah lagi yang terpilih. Sehingga totalnya 100 daerah
Dari jumlah daerah yang mengikuti Exhibition, Evaluation & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019 itu hanya diambil 7 best kategori.
“Penghargaannya hanya ada 7, yang meliputi 6 dimensi Smart City dan satu booth terbaik. Alhamdulillah untuk Smart Society, Bojonegoro menjadi terbaik di seluruh Indonesia,” kata Kusnandaka Tjatur P sesaat setelah menerima penghargaan di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).
Dimensi Smart Society yang diangkat oleh Bojonegoro adalah program kemitraan yang terjalin antara beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dengan komunitas yang ada.
“Pendekatan kultur Bojonegoro menjadi meja yang efektif, yakni tatap muka saat ngopi. Kami menyebutnya dengan Ngopi Bro atau Ngobrol Aspiratif Bojonegoro Produktif,” tambahnya.
Guna mendorong implementasi dimensi Smart Society tersebut, diantaranya melalui wadah yang banyak disediakan. Mulai dari Car Free Day, Music Parking, Citizen Mitra Malowopati, Bojonegoro Creative Hub sebagai pusat kreativitas milenial (anak muda) hingga Sambang Desa.
Selain itu Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga menerapkan Online Single Implementasi (OSS) Perizinan Berusaha. Perizinan secara online ini sebagai implementasi Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 yang mengatur Sistem OSS, yaitu upaya Pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi dari tingkat pusat sampai daerah yang cepat, murah dan memberi kepastian.
“Dengan inovasi ini, warga yang mengurus perizinan akan lebih cepat dan mudah,” tegas Kusnandaka.
Inovasi layanan dan solusi smart lainnya yang dikembangkan Pemkab Bojonegoro adalah layanan RSUD berbasis mobile. Layanan ini untuk mempercepat pelayanan dan memudahkan pasien.
Kemudian penerapan layanan perpajakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara online. Melalui cara ini, para Wajib Pajak terbantu dalam pengurusan perpajakan, integrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan notaris, serta pembayaran pajak seperti PBB yang dapat dilakukan secara mandiri, sehingga dapat mengurangi kendala jarak ketika Wajib Pajak harus ke Dinas Pendapatan untuk mengurus hal-hal terkait perpajakan.
Sementara itu, untuk layanan pengaduan dan informasi, lanjut Kusnandaka, Pemkab Bojonegoro telah menerapkan aplikasi LAPOR yang diterapkan sejak Juni 2014. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan dan meminta informasi. Semua pengaduan yang masuk ditindaklanjuti dengan cepat karena terintegrasi dengan masing-masing OPD.
Untuk sistem informasi desa (SID) yang diterapkan dan dikembangkan Bojonegoro sekarang ini, kata Kusnandaka, merupakan implementasi dari transparancy (keterbukaan), good governance (pemerintahan yang baik), and accountability (dapat dipertanggungjawabkan). Karena dalam SID terdapat layanan informasi, transparansi dan layanan persuratan di desa berbasis data kependudukan yang diinput oleh masing-masing desa.
Dalam Exhibition, Evaluation & Presidential Lecture Gerakan Menuju 100 Smart City 2019, Pemkab Bojonegoro juga mengajak sejumlah komunitas untuk ikut andil. Diantaranya adalah Komunitas Sangrupa, Pokja Kebudayaan Bojonegoro, pelaku ekonomi kreatif Kopi Kothok, craft Talikur Enfules, pelaku pengembang wisata Desa Geopark Sambongrejo.
Kedepannya, pemanfaatan TI bagi para komunitas diharapkan menjadi kebiasaan tanpa meninggalkan kebiasaan kultur tatap muka.
“Society ini jika dimaksimalkan, saya optimis mampu mendorong dimensi Smart City lainnya,” tandas Kusnandaka.
Dimensi Smart City sendiri terdiri dari 6 dimensi utama, yakni Smart Government, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Branding dan Smart Society.
Berikut adalah penghargaan yang diberikan saat helat Gerakan Menuju 100 Smart City.
1. Smart Governance: Semarang
2. Smart Branding: Jember
3. Smart Economy: Denpasar
4. Smart Living : Sleman
5. Smart Society: Bojonegoro
6. Smart Environment: Grobogan
7. Best Booth: Mimika
[7/11 13.00] Bayu Yogi Rosbianto Humas Pmkb Bjn: “Pemkab Terus Upayakan Bojonegoro Menjadi Kabupaten ODF 100%”
Bojonegoro- Masalah sanitasi tidak hanya dipandang sebagai masalah kesehatan saja, tetapi merupakan tanggungjawab bersama. Di Bojonegoro angka kepemilikan jamban sehat sebesar 91,95 dan akses penduduk terhadap jamban 95,37% (data per Oktober 2019), untuk itu Pemkab menghimbau agar masyarakat Bojonegoro agar lebih aktif dalam menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, karena sanitasi yang buruk sangat mempengaruhi status gizi keluarga.
Menurut data dari Dinas Kesehatan, sejumlah 331 desa/kelurahan dari 430 desa/kelurahan telah ODF dan 8 kecamatan dari 28 kecamatan telah dinyatakan sebagai kecamatan ODF. Desa tersebut yaitu Gayam, Dander, Ngambon, Bojonegoro, Baureno, Sumberjo, Padangan dan Bubulan. Dengan demikian masih ada 99 desa yang masih OD dan 20 kecamatan yang belum mampu menjadi kecamatan ODF.
Dalam rangka mengatasi dampak sanitasi yang buruk, Pemkab mengadakan sosialisasi Dana Desa Guna Mendukung program Open Defecation Free (ODF). Acara yang berlangsung pada kamis pagi (7/11) di Partnership Room Gedung Pemkab. Turut hadir Sekretaris Daerah Nurul Azizah, bersama dengan Asisten 1 bidang Pemerintahan, Plt.Kepala Dinas Kesehatan, Kepala OPD, Camat dan Kasi Kesra serta kepala puskesmas se- Kabupaten Bojonegoro. Sosialisasi Program Stop Berak Sembarangan (SBS) juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
SBS atau ODF adalah suatu gerakan yang dibentuk guna mencegah perilaku masyarakat agar tidak buang air besar di sembarang tempat. Pemkab pun terus mensosialisasikan hal ini agar didukung dan dapat terealisasikan. “Perbaikan sanitasi dapat meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan mendukung terwujudnya kabupaten SBS/ODF.”, Ujare Hernowo Wahyu Utomo selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro.
Nurul Azizah dalam sambutan menyampaikan harapannya agar semakin banyak kecamatan di Bojonegoro bisa memicu dan merangsang desa-desa yang belum ODF agar menjadi stop BABS/ODF sehingga terwujudnya Bojonegoro sebagai kabupaten ODF tingkat Nasional tahun 2020. “Masalah sanitasi tidak hanya dipandang sebagai masalah kesehatan saja, tetapi sudah saatnya menjadi tanggungjawab bersama. Untuk itu melalui kegiatan ini semoga desa bisa mensinkronkan anggarannya untuk mensukseskan Bojonegoro menjadi Kabupaten ODF.”, Ungkap Nurul Azizah.(ISC)
