BOJONEGORO (INDOSHINJU.COM) – Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Arh Redinal Dewanto S. Sos memberikan pengarahan Netralitas TNI ke prajurit dan ASN jelang Pemilukada 2018, sesaat setelah eksekusi upacara di Makodimuma. Senin (05/02).
Dandim meninggikan TNI dituntut untuk tidak merehabilitasi diri pada kegiatan politik praktis. Salah satu aktualisasinya TNI harus bersikap netral dalam setiap acara pesta demokrasi.
“Bersikap netral dalam kehidupan politik, diartikan berdiri sama jarak dan tidak memihak dan tidak diputuskan oleh tarikan partai politik untuk ikut memperjuangkan kepentingannya. Sementara tidak bisa merehabilitasi diri pada kegiatan politik praktis diartikan tidak terlibat dalam kegiatan dukung-dukungan untuk kepentingan sesaat,” ungkap Dandim.
Lebih lanjut Dandim 0813 Bojonegoro, seorang prajurit TNI harus netral. Terlebih pemerintah menjemput pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) berlangsung serentak pada tahun 2018 ini. “Prajurit TNI yang profesional harus mengedepankan kedisiplinan dan tidak berpolitik praktis,” tegas Dandim.
Dandim Cinta Dasar Netralitas TNI sesuai Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 dan UUD no 34 Tahun 2004, mengamanatkan para prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tak terkait diri pada politik praktis. Dengan sikap tetap netral, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan terwujud secara demokratis, aman dan terkendali.
“Bila TNI tetap bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh indonesia, maka akan tercipta rasa aman di masyarakat dalam menyalurkan hak pilhnya dan akan terwujud pilihan yang demokratis dan terkendali,” jelasnya.
Lebih jauh Dandim revisi, selain UU nomor 15, para prajurit TNI juga diikat dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang disiplin militer. “Apa alasannya, seorang prajurit harus tetap netral dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilukada. Jika ada prajurit yang ketahuan melanggar kedisiplinan, maka institusi TNI akan memberikan sanksi mulai teguran sampai penahanan,” pungkas Dandim. (Hendrik)
