Bojonegoro, Indoshinju.com
Pada 08/09/2025. Bertempat di Ruang Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro. Final agenda pembahasan sekolah rakyat di Kabupaten Bojonegoro dan program bansos untuk penurunan angka kemiskinan di tahun 2025. Rapat dipimpin langsung oleh ketua komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro Ahmad Supriyanto S.Pd MH.Beserta Anggota, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Anwar Mukhtadlo dari Dinas Sosial Andi Panca BPKAD, Khoirul Anam BPKAD, Devita Fatih A, Muhapid P.Y mewakili sekolah Rakyat. kab. Bojonegoro. Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membahas dua agenda utama, Antara lain keberadaan Sekolah Rakyat serta realisasi program bantuan sosial (bansos) untuk penurunan angka kemiskinan di tahun 2025.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Suprianto, Dalam Rapat tersebut menyoroti rendahnya serapan bansos tahun 2025, Dari total anggaran Rp104 miliar lebih, realisasi baru mencapai 29,57 persen. Padahal, angka kemiskinan di Bojonegoro masih tercatat 11,69 persen dan belum ada pembaruan data terbaru.
Menurutnya bahwa Pemerintah daerah tidak boleh hanya terjebak pada urusan administrasi sehingga eksekusi program menjadi lambat.
“Kami menekankan pentingnya percepatan agar masyarakat segera merasakan manfaat Bansos secara langsung,” Ucapnya
Percepatan penting dilakukan agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.'”
Pada saat yang bersamaan dirinya juga Menyampaikan
“Komisi C juga merekomendasikan agar koordinasi penanganan kemiskinan dijalankan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). DPRD berencana kembali menggelar rapat dengan TKPK bulan depan untuk mengevaluasi progres dan mencari solusi atas kendala yang ada.
” DPRD berharap bisa dilibatkan dalam implementasi 14 program bansos, Menurut dengan melibatkan kami penting untuk memperkuat fungsi pengawasan, Dengan demikian, kita bisa memastikan program tepat sasaran, kualitas, kuantitas bantuan terjaga, dan tidak ada persoalan teknis dalam penyalurannya,” jelasnya.
Dirinya memaparkan Bahwa Sejumlah program diketahui masih tertunda, seperti Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) belum dijalankan karena menunggu realisasi dari BPNT pusat agar tidak terjadi tumpang tindih.” Jelasnya.
“Padahal rakyat sangat membutuhkan. Program yang sudah masuk APBD mestinya langsung dijalankan oleh OPD agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” Tutur Ketua Komisi C . Pada awak media.
Hingga awal September 2025, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 34,31 persen, sedangkan realisasi pendapatan mencapai 74,31 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang besar untuk mempercepat serapan anggaran, terutama bagi program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Masih dalam Pembahasan yang Sama bahwa dirinya ia mendesak agar dinas terkait secepatnya merealisasikan dana bansos ke masyarakat yang berhak. Mengingat dimasa sulit saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan.
“Sampai detik ini kami meminta eksisting angka kemiskinan masih di angka 11.69 persen belum diupdate sehingga penting segera merealisasiskan progam bansos untuk menurunkan angka kemiskinan,” terangnya.
Ahmad Supriyanto meminta agar pemerintah daerah mempermudah administrasi agar realisasi progam bansos berjalan dengan cepat, sehingga dampak bansos sendiri bisa dirasakan oleh masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan dapat berdampak secara langsung.
“Di bulan depan kita juga akan melakukan rapat kerja pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk mendiskusikan tentang proges penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro,” tuturnya.
Selain itu, DPRD Bojonegoro berharap bisa dilibatkan dalam implementasi 14 program bansos. Pelibatan ini penting untuk memperkuat fungsi pengawasan Imbuhnya sekali lagi.(SH).
