Bojonegoro _ Indoshinju.com
Pada 7 /9/2026 Rapat kerja komisi C dprd Bojonegoro Dengan dewan pemdidikan kabupaten Bojonegoro. Rapat di hadiri langsung oleh ketua DPRD kabupaten Bojonegoro
H. Abdulloh Umar.
Rapat Komisi C DPRD Bojonegoro bersama Dewan pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Hearing di pimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten Bojonegoro H.Abdollah Umar. Di ikuti oleh Pimpinan komisi C bersama jajaranya .
Dalam rapat bersama dewan pendidikan tersebut , dewan pendidikan dalam menyusun rencana dan membahas terkait dengan pembangunan Sdm seperti yang disampaikan jangan sampai Bojonegoro terutama di wilayah-wilayah menyiapkan bagaimana program pendidikan itu berjalan dengan arah pembangunan betul-betul tepat untuk menyambut perkembangan industri di kabupaten Bojonegoro.
Di sampaikan dalam forum Rapat kerja tersebut, ketua DPRD H.Abduloh umar mendukung gagasan Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
“Untuk menyusun Rencana Induk Pendidikan atau peta jalan pendidikan Bojonegoro Dokumen tersebut dinilai dapat menjadi arah dan pedoman pembangunan pendidikan daerah agar berbagai persoalan pendidikan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama.”ucapnya.
Dukungan tersebut disampaikan Abdulloh Umar dalam rapat kerja bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Hari Senin 7/9/2026.Berlangsung di ruang rapat Komisi C dprd Bojonegoro.
Forum rapat Audiensi tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan program kerja Dewan Pendidikan Bojonegoro,
Sekaligus memperkuat sinergi dengan DPRD dan Dinas Pendidikan.
Ahmad Supriyanto Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro beserta anggotanya ikut hadir dan membahas persoalan persoalan tersebut, dari pihak lain seperti Sudalhar Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro beserta jajarannya, Anwar Mukhtadlo Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro.
Pada kesempatan tersebut , Sudalhar, menyampaikan bahwa “Peta jalan pendidikan diperlukan agar pembangunan pendidikan di Bojonegoro memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan sekaligus memiliki ciri khas pendidikan daerah.”Ucapnya.
“Dokumen tersebut nantinya dapat menjadi pijakan untuk melihat kebutuhan pendidikan serta merumuskan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat.”tegasnya.
Menurutnya Bahwa “Dewan Pendidikan juga menjalankan fungsinya, yakni memberikan masukan, melakukan pengawasan, memediasi persoalan pendidikan di masyarakat, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah.”Jelasnya.
Masih pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menjelaskan, Bahwa “Data ATS berasal dari pemerintah pusat melalui Dapodik. Dinas Pendidikan kemudian melakukan verifikasi langsung di lapangan dengan melibatkan guru SD, TK, dan PAUD”.
“Hasil verifikasi menemukan sejumlah data yang perlu diperbarui.”
” Beberapa anak tercatat sudah meninggal, sudah melanjutkan sekolah hingga SMA, atau mengikuti pendidikan pesantren di luar Kabupaten Bojonegoro.”jelasnya.
“Hasil dari verifikasi akan kami kirimkan surat kepada Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi) untuk menyesuaikan angka yang ada, sehingga bisa diturunkan,”Tegas Mukhtadlo.
“Bagi anak yang benar-benar tidak bersekolah, pemerintah menyiapkan akses melalui pendidikan formal maupun nonformal. Dinas Pendidikan juga telah berkoordinasi dengan 21 PKBM di Bojonegoro.” katanya.
Selain persoalan ATS, Dewan Pendidikan turut memberikan perhatian terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pelaksanaan program beasiswa agar semakin lebih baik dan berkualitas.
Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro berharap koordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berjalan. Sinergi tersebut diperlukan untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih terarah, sesuai kebutuhan daerah, serta tetap sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional.
Melalui penyusunan Rencana Induk Pendidikan, evaluasi regulasi, dan penguatan kolaborasi, Dewan Pendidikan berkomitmen mendorong pembangunan pendidikan Bojonegoro yang memiliki arah jelas sekaligus mencerminkan kekhasan daerah kabupaten Bojonegoro.(sh).
