Bojonegoro – Indoshinju.com Pada Hari Jumat (13/11/2026) Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro kehadiran Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMB),
Dalam orasinya, Mereka membawa lima tuntutan yang menyentuh persoalan mendasar kehidupan masyarakat pada umumnya khususnya Kabupaten Bojonegoro mulai dari keadilan ekonomi, kesetaraan gender, reforma Agraria dan lingkungan, pendidikan, Hingga supremasi sipil dan hak asasi manusia (HAM).
Aksi yang berlangsung di halaman Gedung DPRD Bojonegoro tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, organisasi perempuan, buruh, kelompok masyarakat sipil, hingga kalangan akademisi.
Sejumlah organisasi yang terlibat di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bojonegoro (Unigoro), BEM Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Pemuda Sosialis (LPS), Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nico, menegaskan bahwa keterlibatan berbagai elemen tersebut merupakan bentuk konsolidasi masyarakat untuk mengawal kebijakan publik yang dinilai perlu dievaluasi.
Menurut Nico, Bahwa Persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, akses pendidikan, serta kebebasan sipil merupakan persoalan yang saling berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah.
“Kami di sini (halaman DPRD Bojonegoro, red) ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” ucap Nico. Dengan tegas.
Tuntutan pertama berkaitan dengan keadilan ekonomi. Massa meminta penurunan harga dan pajak, kenaikan upah, serta penguatan subsidi bagi masyarakat. Tuntutan tersebut menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan daya beli dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
Tuntutan kedua menyasar keadilan gender. Aliansi mendesak penghentian diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta anak, sekaligus meminta penyediaan pembalut gratis sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar perempuan.
Pada sektor agraria dan lingkungan, massa meminta pelaksanaan reforma agraria, penghentian proyek strategis nasional (PSN) yang mereka nilai merusak lingkungan, serta penghentian aktivitas korporasi yang dianggap merusak alam.
Sementara itu, tuntutan keempat berkaitan dengan pendidikan dan demokrasi. Massa menginginkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, serta berpihak kepada rakyat.
Adapun tuntutan kelima menyangkut supremasi sipil dan HAM. Aliansi mendesak penghentian militerisme, kriminalisasi jurnalis, serta brutalitas aparat. Mereka juga meminta pembebasan tahanan politik dan penuntasan dugaan pelanggaran HAM.
Aspirasi yang disampaikan massa mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro’atin. Ia menyampaikan bahwa DPRD tidak akan berhenti pada mendengarkan aspirasi, tetapi akan menggali lebih jauh informasi dan substansi persoalan yang disampaikan.
Menurut Mitro’atin, setiap informasi yang diterima akan menjadi bahan pendalaman, terutama apabila persoalan tersebut terbukti berdampak terhadap lingkungan maupun merugikan kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, DPRD tetap akan memperjuangkan persoalan yang berdasarkan hasil pendalaman diketahui merugikan lingkungan dan rakyat.
Sikap tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyerapan aspirasi. Sebab, persoalan lingkungan dan kepentingan publik tidak cukup disikapi melalui pernyataan dukungan, tetapi membutuhkan penelusuran informasi, kejelasan fakta, serta tindak lanjut sesuai kewenangan lembaga.
Pernyataan Mitro’atin sekaligus membuka ruang bagi DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi melalui mekanisme kelembagaan. Terlebih, sejumlah tuntutan yang disampaikan memiliki cakupan berbeda, sehingga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait sesuai kewenangannya.
Dalam konteks ini, publik tidak hanya menunggu bagaimana DPRD menerima aspirasi, tetapi juga bagaimana hasil pendalaman tersebut diterjemahkan menjadi langkah konkret.
Apabila ditemukan persoalan yang berdampak terhadap lingkungan, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai objek persoalan, dasar kebijakan, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme penyelesaiannya.
Begitu pula tuntutan di bidang ekonomi, pendidikan, kesetaraan gender, dan HAM yang memerlukan pembahasan berdasarkan data, regulasi, serta kewenangan masing-masing institusi.
Lima tuntutan AMB pada akhirnya menjadi pengingat bahwa Demokrasi tidak berhenti pada kebebasan menyampaikan pendapat.
Dimana Harus Ada tanggung jawab penyelenggara negara untuk mendengar, mengkaji, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada masyarakat.
Mitroatin menegaskan bahwa Saat ini perhatian publik tertuju pada tindak lanjut DPRD Bojonegoro. Sebab, ukuran paling penting, dari penyerapan Aspirasi bukan semata, seberapa banyak tuntutan diterima, melainkan sejauh mana persoalan yang disampaikan, pada akhirnya dapat memperoleh kejelasan dan penyelesaian.Setiap permasalahan yang di sampaikan kepada Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.” tegasnya .(sh).
