Lamongan _ Indoshinju.com . Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan kembali didemo oleh ratusan mahasiswa di saat pelantikan Ketua DPRD Lamongan sedang berlangsung Kamis (26)9/2019).
Ratusan Mahasiswa yangtergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan menggelar aksi demo menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dianggap akan semakin memberatkan Masyarakat.
Kali ini dengan membentangkan sejumlah poster tuntutan Ratusan Mahasiswa berjas merah melakukan longmarch serta Orasi dari Jalan Lamong Rejo menuju kantor DPRD Lamongan.
Dari Jalan Basuki Rahmad.Ratusan Mahasiswa kemudian bergerak ke kantor Pemkab Lamongan hingga berakhir di kantor BPJS Lamongan.
Ketua Pimpinan Cabang IMM Lamongan, Eko Prastyo Utomo mengatakan, aksi ini digelar untuk mengajak masyaratkat serta Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh elemen di Lamongan untuk turut menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Kita mendesak agar Pemerintah Kabupaten Lamongan serta masyarakat untuk turut menolak iuran BPJS. Karena membebani masyarakat, Tuturnya.
Di sisi lain IMM juga mendesak agar pemerintah pusat turut andil memperbaiki sistem di BPJS. “Aksi damai ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat Indonesia termasuk warga Lamongan berhak memperoleh perlindungan kesehatan dari negara. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara. Kewajiban negara dalam hal ini, yakni memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagai mana yang diatur dalam pasal 28 huruf i ayat (4) UUD 1945.
“Jelas pada pasal itu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Namun kenaikan iuran BPJS justru memberatkan rakyat,” paparnya.
Mereka juga mendesak agar seluruh wakil rakyat Lamongan hasil Pileg 2019 tersebut turut menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Ali Mahfud ketika menemui para mahasiswa menegaskan, pihaknya sangat setuju dengan tuntutan mahasiswa IMM Lamongan. “Memang seharusnya iuran BPJS Kesehatan tidak ada kenaikan, agar rakyat tidak semakin terbebani. Apalagi saat harga kebutuhan juga mahal,” pungkasnya. (Irawan )
