Home Hukum Terkait PMI Yang di Berangkatkan Secara Ilegal, Ini Kata Ketum LBH Maskar...

Terkait PMI Yang di Berangkatkan Secara Ilegal, Ini Kata Ketum LBH Maskar Indonesia

0
SHARE

Karawang,jabar _  Indoshinju.com Selasa,20/9/2022 Maraknya  Persoalan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ada unsur disengaja untuk tetap tutup mata atau kelalaian Pemerintah? Melihat hal itu ketua umum LBH Maskar H. Nanang Komarudin SH. MH Senin 19/09 di ruang kerja nya mengatakan.

“Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang Dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sudah sangat cukup untuk menjadi dasar dilakukannya tindakan tegas terhadap oknum pengusaha atau rekrutmen CPMI nakal,”.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Syariah yang terlibat dibatasi dengan sistem penempatan satu kanal dan juga Proses seleksinya pun dilakukan oleh pemerintah Daerah masing-masing seharusnya dapat menutup jalan keluarnya CPMI Ilegal, tapi malah sebaliknya keberadaan mereka makin membuka peluang banyaknya CPMI berangkat secara Ilegal, setiap hari CPMI berangkat dari Daerah ke Jakarta untuk proses pemberangkatan melalui Perusahaan tapi CPMI tidak didaftarkan dlm sistem on line Disnaker, kami pastikan itu Ilegal.

Diakui oleh Kepala UPT BP2MI Wilayah Jabar, Kombes Pol. Erwin Rachmat bahwa permasalahan PMI memang berasal dari PMI yang berangkat secara nonprosedural atau Ilegal, yang jadi pertanyaan apa langkah pemerintah khususnya pihak kepolisian melihat hal ini.

Kalau memang benar bahwa mayoritas permasalahan PMI berasal dari pekerja yang berangkat ke luar negeri secara ilegal,pentingnya keseriusan pemerintah dalam hal penanganan kasus PMI, untuk mengurangi, bahkan memberantas penempatan ilegal, jangan sampai masyarakat mempunyai pemikiran kalau ini sengaja dibiarkan agar menjadi ATM hidup para oknum.

Untuk pemerintah daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI, peran pemerintah daerah menjadi sangat dominan dan sangat strategis dalam pencegahan dan penanganan PMIB, ini tugas Disnaker dan OPD terkait lainnya sampai ke Kelurahan dan Desa.

Perlunya peningkatan porsi sosialisasi mengenai UU No 18 Tahun 2017 tidak hanya ke masyarakat, namun juga ke perangkat pemerintah desa, itu jelas tertulis dalam perda karawang ttg penempatan dan perlindungan TKI atau PMI, coba Disnaker buka lagi.

Peran tersebut dapat dikatakan dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan wawasan organisasi perangkat daerah (OPD) sampai level desa, bahkan untuk mencegah pemalsuan dokumen sehingga pekerja terjamin secara legal dan formal.

Kalaupun memang ada pembekalan kepada Muspika dan perangkat Desa jangan hanya formalitas saja, hanya penghamburan anggaran daerah, target dan sasarannya nggak jelas,pungkas nya. (Asep Intel).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here