MAKASSAR (indoshinju.com) – Polemik yang terjadi antara Juru Parkir (JUKIR) dengan kebijakan rencana akan diberlakukan Smart Parking sehingga membuat para juru parkir yang tergabung dalam solidaritas juru parkir Makassar memprotes atas kebijakan yang dicanangkan itu.JUKIR
Solidaritas juru parkir melakukan jumpa pers Rabu (26/10/2016) di sekretariatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.
Mereka menjelaskan bhwa, apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan diberlakukanya smart parking justru tidak berpihak kepada jukir,
Bukan saja itu karena dengan adanya program tersebut akan menambah pengangguran di kota Makassar, sedangkan jumlah jukir diperkirakan mencapai 1.000 lebih jukir.
Dona sebagai ketua serikat Juru parkir kota Makassar dan sekaligus tukang parkir area Toko Agung menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak berpihak kepada jukir,
Selama ini pemkot tidak pernah menyiapkan lahan khusus untuk jukir tapi sekarang dilakukan pemungutan pajak kepada jukir mulai dari Rp. 250.000 bahkan ada yang sampai Rp. 700.000 perhari.
Solidaritas jukir dan serikat buruh yang didampingin oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) akan tetap mendesak pemerintah untuk membatalkan rencanya untuk memberlakukan smart parking.
Muh.Ali sebagai staf Hak Buruh dan Miskin kota, menjelaskan bahwa PD parkir dan Pemkot selalu beralibi dengan diberlakukanya smar parking bertujuan untuk mencegah kebocoran.
Justru jukir yang dituding sebagai penyebab kebocoran tersebut.
Padahal yang aktif mengelolah retribusi parkir adalah PD parkir, kalau kita ingin fair, silahkan audit PD parkir. Tambahnya. (Yudhy)
