Rapat Komisi C Dprd kabupaten Bojonegoro “Membahas Bagaimana Pengelolaan Migas dan Energi Yang lebih Baik Secara Regulasi Daerah”

Bojonegoro _ Indoshinju.com
Pada 12/06/2024, Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar audensi bersama PT ADS, Dewan Energi Nasional, Kemendagri Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. Rapat Komisi dengan Agenda audensi Membahas terkait, Bagaimana pengelolaan Migas dan Energi yang lebih baik secara Regulasi daerah.

“Karena pemerintah daerah tidak ada wewenang untuk pengelolaan, khusus urusan Migas Pengelolaannya ada di pemerintah pusat,”

Kasubdit Dirjen Kemendagri Subdit ESDM, Bisman Bachtiar.

Dengan Demikian Menurut

Kasubdit Dirjen Kemendagri Subdit ESDM, Bisman Bachtiar.

Peraturan ini menjadi sangat penting karena Kabupaten Bojonegoro adalah penghasil Migas,” Tambahnya

bupaten Bojonegoro menyampaikan, walaupun Bojonegoro Penghasil Migas terbesar, namun kebijakan ada di pemerintah pusat,

Pada Rapat tersebut Muhlasin Afan Meminta pada PT.ADS, “Saya minta PT ADS, bisa memfasilitasi tindakan kegiatan ini lebih lanjut, kita menentukan pembahasan terkait tata kelola dan regulasi, agar apapun yang di di Bahas Dalam Ruang Rapat ini mendapatkan kesimpulan yang kita Ambil Untuk di bahas lebih lanjut di rapat Paripurna DPRD kabupaten Bojonegoro Mendatang,”Ucapnya.

Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro Ahmad Supriyanto Nampak Sangat mengapresiasi diskusi tersebut “Mengingat peran daerah dalam pengelolaan Migas, Berbicara soal kebijakan dalam mengantisipasi Migas yang bisa habis, Dirinya Berharap ada kebijakan dari pemerintah.

“Agar anak cucu kita Sebagai Generasi pewaris Keberlanjutan Bangsa, Terutama di kabupaten Bojonegoro ini bisa merasakan manfaatnya, meskipun sumber minyak kita sudah habis,”Ucapnya.

Sekretaris Komisi C tersebut Memberikan contohnya, Yakni Kabupaten Bojonegoro adalah salahsatu kabupaten yang menyiapkan kebijakan terkait dana abadi di pendidikan.

“Tidak dipungkiri Bahwa Kabupaten Bojonegoro adalah kabupaten yang tidak mandiri dalam pendapatan, ada ketergantungan pendapatan dari dana transfer, Artinya situasi ini, menina bobokan seluruh kebijakan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, karena besarnya dana transfer tersebut”.Jelasnya.

“oleh Sebab itu diskusi seperti ini masih perlu ada lanjutan diskusi lagi,Kita Akan Bahas Lagi Tentang bagaimana Kabupaten Bojonegoro ini tidak dinina bobokan oleh besarnya dana transfer,” tegasnya.
Rapat Berlangsung Lancar Hingga Selesai. (Sh).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *