Home Hukum PC PERISAI Jakarta Pusat Apresiasi Kinerja KPK Usut Tuntas Kasus Suap Peralihan...

PC PERISAI Jakarta Pusat Apresiasi Kinerja KPK Usut Tuntas Kasus Suap Peralihan IUP di Kabupaten Tanah Bumbu

0
SHARE

Jakarta – Indoshinju.com Pimpinan Cabang Pertahanan Ideologi Sarekat Islam Jakarta Pusat (PC PERISAI JAKARTA PUSAT) mendukung dan mendorong Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus suap peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

PJ Ketua Umum PERISAI Jakarta Pusat, Iqmal Santani mengatakan, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan kasus suap peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Yang kami tahu itu pengalihan atau pelimpahan IUP dilarang UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang tegas melarang pengalihan IUP, dan Kami mendukung upaya KPK untuk menuntaskan sampai ke akar-akarnya kasus suap peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu,” katanya saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (20/6/2022).

Ia pun mengapresiasi kinerja KPK dalam menyelesaikan kasus suap peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga melibatkan eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming itu.

“Tentunya, kami sangat percaya KPK. Lembaga Antirasuah ini bukan pasar perdagangan kasus. Untuk itu, kami mendorong KPK untuk tidak berhenti mengusut tuntas kasus suap peralihan Izin Usaha Pertambangan, di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang kerap disapa Iqmal itu menilai, langkah KPK sudah tepat dengan melakukan permohonan pencegahan berpergian ke luar negeri selama 6 bulan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham terhadap Mardani H Maming yang sedang dilakukan proses penyidikan.

“Dengan begitu, upaya KPK dalam menindaklanjuti penyidikan kasus suap terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011. SK tersebut terkait dengan Persetujuan Peralihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) itu bisa berjalan dengan lancar,” ujar Iqmal.

Untuk diketahui, dalam kasus, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming dicegah bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Dilansir dari kontan.co.id, larangan tersebut atas permohonan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menindaklanjuti penyidikan kasus pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Adik Mardani, Rois Sunandar juga turut dicegah.

“KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan proses penyidikan,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikir kepada Kontan.co.id, Senin (20/6/2022).

Mengenai status tersangka, Ali menuturkan KPK masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud. “Setiap perkembangan akan selalu kami sampaikan,” paparnya.

Dalam surat permohonan yang beredar, KPK menjelaskan pencegahan bepergian ke luar negeri dalam rangka kelancaran proses penyidikan perkaran korupsi berupan penerimaan suatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangkan Mardani H Maming selaku Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018.

Pencegahan berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung tanggal 16 Juni lalu. Surat permohonan cegah ini ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Mardani Maming pada Kamis (2/5/2022) lalu. (Rusman.isc).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here