LKBH.TRIAS RONANDO Melakukan Penelitian Tentang “Kepastian Hukum Bagi Perlindungan Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan”

Bojonegoro _ Indoshinju.com Ketua LKBH Trias Ronando Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum., dan Nisa Munisa, SH., MH., Melakukan penelitian tentang kepastian hukum bagi perlindungan konsumen akibat iklan yang menyesatkan.

Studi analisis terhadap iklan komersial rokok dan kosmetik. Penelitian ini dipublikasikan oleh Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur.

Bu Nanin mengatakan pada Awak media Bahwa “Berawal dari masifnya promosi produk berupa iklan di media massa memiliki sisi positif dan negatif.
Sisi positifnya, masyarakat sebagai konsumen bisa mendapatkan informasi dan bebas memilih barang sesuai keinginan. Sedangkan sisi negatifnya, iklan-iklan tersebut berpotensi menyesatkan.”.pungkasnya.

Dirinya Juga Memaparkan Bahwa “Kedudukan pelaku usaha dan konsumen jadi tidak seimbang. Konsumen hanya jadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan,
Tentu hal ini bisa merugikan konsumen. Contohnya di iklan komersial rokok dan kosmetik,” Jelasnya. pada Rabu (20/3/24).

Advokat yang akrab disapa dengan Nama Bu Nanin, juga
Menyampaikan Bahwa “Iklan yang menyesatkan berisi suatu informasi pesan di media massa untuk mendorong dan membujuk khalayak tentang suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Sayangnya, pesan yang disampaikan belum diketahui kebenarannya. Ada dua bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen. Yakni penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi, serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi.Pungkasnya.

“Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur untuk penyelesaian non litigasi. Bisa dengan perdamaian atau melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Sedangkan untuk penyelesaian litigasi tentu melalui pengadilan. Dengan cara mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha,” jelasnya.

Advokat yang Di kenal Ramah Dan Lihai Di Bidang Hukum ini. menegaskan Bahwa “Pelaku usaha yang terbukti sengaja memproduksi iklan menyesatkan bisa dikenakan sanksi administratif berupa ganti rugi, pidana pokok, dan pidana tambahan.”Ucapnya Jelas dan Tegas.

Sedangkan “Pengiklan, perusahaan periklanan atau advertising, dan media massa juga harus bertanggung jawab. Nah bentuk tanggung jawabnya tergantung pada bobot keterlibatannya,” Tambahnya.

Namun Dirinya menyarankan perlu adanya kerja sama antara konsumen, pelaku usaha, lembaga-lembaga konsumen, dan pemerintah agar UUPK dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat iklan yang menyesatkan. (hw/Red)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *