Baca IndoShinju.com – Surabaya –
Universitas Ciputra (UC) pada hari Sabtu, 8 September 2017, Pk. 08.30 -11.00 menggelar Studium Generale yang merupakan bagian dari perkuliahan Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.
Sebagaimana umumnya Studium Generale, kuliah ini bermaksud membuka wawasan mahasiswa pada berbagai topik yang relevan dan mendukung kemajemukan di Indonesia.
Untuk itu, topik yang diangkat dalam Studium Generale di Ilmu Sosial dan Budaya kali ini adalah “Jejak Sejarah Budaya Tionghoa di Indonesia”.
Acara ini dihadiri hampir 500 peserta, baik dari mahasiswa maupun peserta umum yang memenuhi Auditorium di Lantai 7 Universitas Ciputra.
Dua pembicara topik ini yang pertama, Didi Kwartanada, Direktur Yayasan Nation Building (Nabil) yang juga seorang sejarawan, lulusan dari Universitas Gajahmada dan pernah mengecap pendidikan di National University of Singapore (NUS), serta sempat menjadi asisten peneliti di Waseda Institute of Asia Pacific Studies (WIAPS), Tokyo.
Pembicara kedua adalah Gus Aan Anshori, aktif di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama/ LPBHNU, Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK), Jaringan Islam Antidiskriminasi/ JIAD Jawa Timur serta aktif dalam Jaringan GUSDURian dan sedang menempuh studi lanjut Hukum Islam di Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang.
Kuliah Umum dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna, lengkap tiga stanza kemudian presentasi kedua pembicara serta sesi diskusi dan tanya jawab dari peserta.
Pembicara pertama, Bapak Didi Kwartanada, Direktur Yayasan Nabil, mengemukakan pentingnya mahasiswa memahami sejarah serta mampu menepis hoax, misalnya isu yang bergulir akhir-akhir ini yang menyatakan China di Indonesia bukan bagian dari bangsa Indonesia, yang berbeda dengan Jong Arab yang menyatakan dirinya bagian dari Indonesia, ikut Sumpah Pemuda dan mendirikan Partai Arab Indonesia. Bagaimana menanggapi hal ini?
Mengutip Ibnu Arabi, Didi menyatakan, “Ketidaktahuan Merupakan Pangkal Kebencian”.
Dalam waktu kira-kira 40 menit, Didi menunjukkan fakta sebaliknya, bagaimana Indonesia yang menurut sejarawan Perancis, Dennis Lombard, mendapatkan pengaruh empat budaya besar (disebutnya Nebula) yakni Islam, India, Barat dan tentu saja Cina. Banyak sekali budaya di Indonesia yang sudah tidak disadari lagi merupakan pengaruh dari Tionghoa seperti penggunaan uang kepeng dalam Sarana Upakara, adanya Barong Landung di Bali.
Untuk Betawi, pengaruh dalam bahasa seperti gue, elu, cepek, goceng juga dalam busana dan ritual di pernikahan tradisional Betawi, tari Cokek Betawi serta Silat Beksi Betawi yang pendirinya adalah Tionghoa.
Pengaruh Tionghoa juga sampai pada Papua dalam bentuk keramik sebagai pusaka nenek moyang. Beberapa teknologi seperti pengolahan timah, gambir, pandai besi, juga beberapa motif Batik, serta beberapa arsitektur mesjid yang dipengaruhi Tionghoa.
Menurut paparan Didi Kwartanada juga, banyak kuliner di Indonesia yang dipengaruhi Tionghoa, segenap makanan yang turunan dari kacang kedelai adalah pengaruh dari Tionghoa termasuk juga semua makanan dengan kata bak di depannya seperti bakmi, bakpia, bakso, bakwan, dan sebagainya.
Dalam paparannya secara lugas, Didi menunjukkan bagaimana Tiong Hoa Hwee Koan (THKK) yang berdiri 1900 mempengaruhi Boedi Oetomo yang berdiri tahun 1908,
sementara koran Melayu-Tionghoa Sin Po, pada tahun 1920-an, mulai mempelopori penggunaan ‘Indonesia’ sebagai ganti ‘Inlader’ yang merendahkan, sebagai bentuk gentle agreement dengan para pemuka pergerakan yang menyebut orang-orang keturunan China dengan kata Tionghoa dalam pers bumiputera.
Didi Kwartanada menunjukkan keikutsertaan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda 1928 yang dihadiri empat orang Tionghoa yaitu, Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Liauw Tjoan Hok dan Tjio Djin Kwie.
Sementara Gedung Sumpah Pemuda di Jalan Kramat No 106 pemiliknya adalah Sie Kong Liong, seorang Tionghoa. Lagu dan notasi Indonesia Raya sendiri ditampilkan dalam majalah mingguan Sin Po tanggal 10 November 1928.
Untuk mendukung pergerakan Indonesia merdeka, Liem Koen Hian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia pada tahun 1932 yang kemudian diikuti oleh A.R. Baswedan yang mendirikan Partai Arab Indonesia tahun 1934.
Dalam Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan – BPUPK)
ada empat Tionghoa yang berpartisipasi, terutama Liem Koen Hian yang mengusulkan kebebasan pers dan Tan Eng Hoa yang mengusulkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul.
Sementara itu, ada satu anggota PPKI, badan yang mengesahkan UUD 1945, yang berasal dari Tionghoa yakni Drs. Yap Tjwan Bing. Didi pun juga menunjukkan sejumlah orang-orang Tionghoa yang tewas melawan Belanda dan dimakamkan di makam pahlawan.
Dalam hal ini, Didi ingin menunjukkan bagaimana peran Tionghoa ini hilang dalam buku sejarah Nasional Indonesia, misalnya dalam Sejarah Nasional .
Indonesia jilid VI disebutkan mereka yang ikut BPUPK adalah empat golongan Arab serta golongan peranakan Belanda, padahal yang benar adalah empat golongan Tionghoa, satu golongan Arab dan satu golongan peranakan Belanda.
Hal ini terus masih terjadi bahkan pada Sejarah Nasional Indonesia Edisi Pemutakhiran tahun 2008 bahkan juga buku sejarah Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 6 yang terbit tahun 2012.
Dengan demikian, Didi Kwartanada menepis Hoax tersebut dan bahkan menunjukkan bagaimana etnis Tionghoa adalah bagian integral dari bangsa Indonesia dan mengajak peserta untuk tidak ragu semakin mencintai tanah air Indonesia dengan mengangkat budaya-budaya positif dari Tionghoa.
Pembicara kedua, Gus Aan Anshori, dengan judulnya yang provokatif mengetengahkan “Tionghoa Indonesia, Ketika Air Susu Dibalas Air Tuba”. Dari latar belakang, Muslim, Jawa, Suni, Tedak (berketurunan Pangeran Diponegoro), Nahdliyyin, Jebolan Pesantren, bagaimana bias dirinya memandang Cino dan bagaimana sikap diskriminasi itu terjadi.
Menurut Aan Anshori, sebelum Belanda datang, Tionghoa hidup sangat membaur dengan penduduk lokal (Jawa) dengan membawa kebudayaan masing-masing. Dengan kedatangan Belanda, Tionghoa digunakan menjadi middleman untuk menjalankan bisnis Belanda tetapi sekaligus dalam perjalanannya, Tionghoa dianggap sebagai saingan, bahkan tidak kurang 10 ribu Tionghoa yang dibantai atas perintah Valckenier tahun 1740 di Batavia.
Berikutnya, Aan pun menunjukkan pelbagai peristiwa kerusuhan rasialis, pembakaran dan pembunuhan terhadap etnis Tionghoa dalam sejarah di Indonesia serta berbagai regulasi diskriminatif di Indonesia yang memuncak pada kerusuhan Mei 1998.
Salah satu tokoh yang menurut Gus Aan berani melawan Orde Baru dan diskriminasi Tionghoa atas nama keadilan adalah Gus Dur, yang menulis di majalah Editor 21 April 1990 dengan judul “Beri Jalan Orang Cina” dengan menyatakan “Kalau prestasi para dokter orang Cina sama baiknya dengan yang lain-lain, mereka pun berhak menjadi kepala rumah sakit umum. Begitu juga menjadi jenderal dan demikian seterusnya.”
Menurut Aan, bangsa ini terutama Jawa berhutang banyak pada Tionghoa dan sesungguhnya Jawa Tionghoa adalah saudara yang dipisahkan paksa melalui rekayasa stigmatisasi Kompeni.
Aan mengajak generasi muda melucuti kutukan stigmatisasi Kompeni terhadap Tionghoa.
Hadir pada acara itu Rektor Universitas Ciputra, Bapak Yohanes Somawiharja, beliau mengatakan, “Acara ini penting untuk menginspirasi generasi muda Tionghoa bahwa mereka bisa memberikan kontribusi dalam semua bidang bagi Indonesia yang adil dan makmur, nyaman dihuni bersama,
sehingga dengan demikian potensi Tionghoa Indonesia bisa dirasakan manfaatnya untuk semua anak bangsa. Generasi muda Indonesia, termasuk generasi muda Tionghoa saat ini umumnya a historis karena bahan sejarah peranan Tionghoa di Indonesia hampir tidak ada.” (Deby MS/ JH)
