Home Headline Korban Tipu-Gelap, kemana Harus Mengadu… (Perlindungan Hukum Pidana Maupun Perdata Bagi Korban...

Korban Tipu-Gelap, kemana Harus Mengadu… (Perlindungan Hukum Pidana Maupun Perdata Bagi Korban Penipuan atau Penggelapan)

756
0
SHARE

Seri “Artikel Receh”...

Korban Tipu-Gelap, kemana harus mengadu…
(Perlindungan hukum Pidana maupun Perdata bagi korban Penipuan atau Penggelapan)
Oleh : Isdaryanto

Bojonegoro _  indoshinju.com –   

Sebelum membahas mengenai kaidah hukumnya, ada baiknya perlu diketahui siapa yang bisa dikategorikan sebagai korban, pengertian penipuan, dan definisi penggelapan. Korban dalam istilah asing disebut Victim menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan subtansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Selanjutnya Pengertian penipuan secara umum menurut Wikipedia adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain, dalam perspektif hukum pidana pengertian penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP : Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Pengertian penggelapan menurut Wikipedia adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain, dalam perspektif hukum pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 372 KUHP : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Sepintas, antara penipuan dan penggelapan pengertiannya mirip, namun ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya, yaitu mengenai cara berpindahnya barang sesuatu. Secara sederhana, dapat Dalam penipuan, didahului serangkaian tipu muslihat, kata-kata bohong dengan memakai nama atau martabat palsu, dalam penggelapan berpindahnya barang sesuatu kepada pelaku tidak didahului hal-hal tersebut. Artinya dalam penggelapan perpindahan barang tidak melalui perbuatan melawan hukum, tidak melalui / didahului kebohongan dan tipu muslihat.

Kemudian apabila terjadi penipuan atau penggelapan, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh korban. Sebagaimana diuraikan diatas, dalam kejadian penipuan atau penggelapan, telah diatur ketentuannya dalam Pasal 378 dan 372 KUHP. Lazimnya para korban akan mengadukan kepada pihak kepolisian selaku penyelidik dan penyidik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP, Penyidiklah yang berwenang atas laporan tersebut untuk mengumpulkan alat bukti dan menentukan apakah dugaan penipuan atau penggelapan tersebut dapat dilanjutkan proses penegakan hukumnya atau tidak. Penegakan hukum dalam ranah pidana terhadap perkara-perkara penipuan atau penggelapan secara umum sudah berjalan dengan baik. Persoalan yang sering mengemuka adalah, manakala korban telah melaporkan ke kepolisian kemudian kewajiban perdata mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tipu- gelap tersebut hilang ? atau dalam bahasa awamnya, sudah dilaporkan polisi berarti lunas?.

Sependek pengetahuan penulis, tidak ada satu ketentuan hukum pun yang menyatakan bahwa bagi pelaku penipuan dan penggelapan dengan menjalani proses pidana, terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kewajiban mengganti kerugian bagi korban oleh pelaku adalah hapus demi
hukum. Bahkan justru sesuai dengan ketentuan Bab XII mulai dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dimungkinkan adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana yang berjalan.

Namun prosedur ini sangat jarang ditempuh oleh para korban kejahatan, dalam praktik sangat jarang perkara pidana sampai dalam tahap persidangan disertai dengan penggabungan gugatan ganti kerugian. Apa yang menjadi penyebab upaya ini jarang ditempuh, bisa karena ketidaktahuan korban, keengganan penegak hukum memberikan informasi prosedur ini kepada korban, atau karena prosesnya akan menjadi lebih rumit, atau bisa jadi karena pengaturan teknisnya kurang memadai.

Bagi korban penipuan atau penggelapan, setelah pelaku dinyatakan terbukti bersalah dan memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, bisa mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku. Apabila nominal kerugian dibawah 500 juta rupiah bisa melalui prosedur Gugatan Sederhana apabila konstruksi hukumnya memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Perma No.2 tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Perma No.4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sedangkan apabila nilai kerugian diatas 500 juta dan pembuktiannya tidak sederhana bisa mengajukan gugatan biasa.

Penyelesaian ganti kerugian akibat tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui mekanisme gugatan perdata, sampai saat ini masih belum banyak dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh asumsi umum, bahwa pelaku penipuan atau penggelapan manakala sudah dijatuhi hukuman pidana, maka pelaku telah “menebus” kesalahannya dengan menjalani pidana penjara. Harus dipahami bahwa peristiwa pidana penipuan atau penggelapan dengan kerugian perdata yang ditimbulkan adalah dua permasalahan berbeda yang masing-masing memiliki jalur penyelesaian yang berbeda pula. Kedua prosedur tersebut baik pidana dan perdata adalah hak dari para korban untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.

(Red.isc).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here