Home Hukum Ibu-Ibu Ikut Aksi Ke PT. Fujita, Kades Wadas : “Sebelumnya Kami Sudah...

Ibu-Ibu Ikut Aksi Ke PT. Fujita, Kades Wadas : “Sebelumnya Kami Sudah Upayakan Mediasi, Tapi Deadlock”

2262
0
SHARE

Karawang,jabar Indoshinju.com Rabu,21/7/2021 Sebagaimana ketetapan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo secara langsung kepada masyarakat.

Presiden menyampaikan beberapa pertimbangan kajian hasil pemantauan selama PPKM Darurat sebelumnya. Presiden Jokowi juga mengclaim, bahwa PPKM Darurat sebelumnya sudah terlihat hasilnya, ada penurunan tren kasus. Itu semua terlihat dari mulai berkurangnya kasus terkonfirmasi positif dan berkurangnya kepenuhan bed rumah sakit.

Dari data yang didapatkan itu lah akhirnya Pemerintah terus berupaya keras untuk terus dapat menurunkan tren kasus COVID-19 Varian Delta yang proses penularannya sangat cepat. Dalam PPKM Darurat ini, Pemerintah benar – benar memperketat mobilitas serta potensi – potensi kerumunan masyarakat, bahkan untuk perniagaan pun dibatasi kapasitas dan waktu. Termasuk kegiatan industri, ada kriteria – kriteria teretentu yang dibatasi mobilitasnya.

Hanya saja sangat disayangkan, hal yang berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID -19 kembali terjadi di Karawang, tepatnya di Karawang International Industrial City (KIIC). Adanya aksi unjuk rasa masyarakat lingkungan ke PT. Fujita Indonesia pada hari Rabu, 21 Juli 2021 yang diduga dipicu oleh persoalan limbah sisa produksi disesalkan oleh Kepala Desa (Kades) Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

H. Junaedi atau yang biasa disapa Jujun saat dihubungi menyesalkan atas kejadian hari ini. Diungkapkannya, “Ini sedang dalam masa pandemi, dan sedang berlakunya PPKM Darurat. Bapak Presiden memperpanjang PPKM Darurat sampai akhir Juli ini, dengan tujuan agar pandemi terus berkurang. Intruksi beliau ditujukan kepada semua daerah dipulau Jawa – Bali sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan untuk dapat mengamankan semua wilayahnya dari potensi yang menjadi klaster penyebaran COVID – 19,”

“Pagi tadi posisi saya belum berada dikantor Desa, karena sedang ada urusan diluar. Tiba – tiba mendapat kabar adanya aksi unjuk rasa ke salah satu pabrik di KIIC yang masuk ke Desa Wadas. Saya kaget! Tanpa pikir panjang, saya langsung mengarah ke kantor Desa dan meminta Sekretaris Desa (Sekdes) untuk membuat surat teguran. Sebab Kades merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) COVID – 19 Tingkat Desa yang merupakan kepanjang tanganan dari Satgas Kecamatan dan Kabupaten,” Ungkap Jujun, Rabu (21/07/2021).

Ditambahkannya, “Untuk menyampaikan surat teguran tersebut pun saya langsung yang mengantarkan ke perusahaan, tidak melalui perangkat Desa lainnya atau petugas Desa, sekalian mengawasi jalannya aksi, dan dilokasi langsung melakukan komunikasi dengan jajaran Polsek serta Koramil Telukjambe Timur. Kami secara bersama – sama sebisa mungkin untuk dapat memediasikan antara masyarakat lingkungan dengan perwakilan management perusahaan,”

“Dalam hal ini, kami tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Karena tidak mungkin ada reaksi dan aksi kalau tidak ada pemicu? Padahal dalam persoalan tersebut, saya selaku Kades sebelumnya sudah berusaha memfasilitasi untuk mediasi agar tidak sampai terjadinya aksi dan supaya ditemukan jalan tengah sebagai solusi,” Urai Jujun.

Lebih lanjut, Kades yang sudah 3 periode memimpin Desa Wadas ini menjelaskan, “Setelah saya perhatikan, gerakan aksi hari ini pure dari masyarakat. Karena memang yang diakhiri kerja samanya merupakan perusahaan lokal Desa Wadas, tetangga mereka sendiri, dan yang selama ini memiliki kepedulian khusus terhadap lingkungan,”

“Tadi sudah kita upayakan mediasi antara perwakilan masyarakat dengan perwakilan management PT. Fujita yang menghasilkan beberapa kesepakatan tertulis dalam bentuk notulensi. Beberapa diantaranya adalah menunggu selama satu minggu keputusannya, dan akan dikomunikasikan langsung dengan pemegang kebijakan. Kemudian selama itu, limbah sisa produksi distatus quokan. Artinya tidak boleh ada yang mengelola atau menarik,” Urainya.

“Hanya saja yang aneh dan sangat disayangkan, jika dilihat dari jejak surat yang saya lihat dan baca, dalam surat pengakhiran atau pemutusan kerja sama yang menandatangani adalah management yang tadi menerima kami. Tetapi yang bersangkutan berdalih akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Decision Maker. Jika dalam kebijakan pengakhiran kerja sama dia langsung yang membijaki, kenapa sekarang melempar kepada atasannya,” Sesal Jujun.

“Saya juga menegaskan sekaligus menekankan, agar tidak ada lagi kejadian yang berpotensi memicu adanya kembali aksi unjuk rasa, sehingga mengarah pada terjadinya kerumunan. Kami Pemerintah Desa sudah sangat lelah dengan jumlah peningkatan kasus positif COVID – 19, belum lagi angka kematian akhir – akhir ini sangat tinggi,” Tandasnya.

“Setiap hari saya selaku Kades terus mengeluarkan budget pribadi untuk membantu warga yang meninggal dunia. Karena selama ini, meski pun Desa Wadas ada 17 perusahaan, tapi mana kepedulian mereka? Setidaknya, jangan lah memicu persoalan yang semakin membuat repot kami selaku Pemdes,” Pungkasnya.(Pri/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here