Surabaya ( indoshinju.cm ) – Gubernur Jatim Pakde Karwo memborong Enam penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Pemerintah memberi apresiasi yang tinggi pada Gubernur Jatim ini.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Dr. Asman Abnur SE MSi di Gelora Joko Samudro Gresik, Sabtu (20/5/2017) malam.
Keenam penghargaan yang diterima Pakde adalah untuk inovasi “HP Solusi Anak Berkebutuhan Khusus” – RSJ Menur, “Layanan Jujug Desa yang Ramah (Judes)” UPT Badan Pendapatan Daerah – Jombang,
Layanan “Wisata Arsip untuk Anak Sekolah (WARAS)” – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, “Mencegah Perdarahan Tali Pusat Dengan Kalisat (Karet Tali Pusat)” – RSUD dr. Saiful Anwar, Malang,
“Manajemen Risiko Sanggahan dan Pengaduan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah (MR SAHDU)” – UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Dan inovasi “PLANET KAKAO: Pengelolaan dan Edukasi Terpadu Kakao Melalui Kebun Rakyat Demi Indonesia Daulat Coklat” – Dinas Perkebunan Jatim.
Pemprov Jatim berhasil menjadi yang terbaik dari 3.054 inovasi-inovasi yang masuk menjadi peserta kompetisi, baik dari kementerian, lembaga, provinsi, BUMN/BUMD lainnya.
Keberhasilan Pemprov Jatim juga diikuti sembilan inovasi dari pemerintah kabupaten/kota di Jatim yang juga mendapat penghargaan, yakni Kab. Banyuwangi, Probolinggo, Bojonegoro, Pasuruan, Sampang, Pamekasan, Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kota Malang.
“Penghargaan ini menambah kepercayaan dan motivasi kami untuk semakin memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat” kata Pakde.
Pakde Karwo berpesan kepada seluruh jajaran Pemprov Jatim agar tidak cepat puas dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pasalnya, meski sudah banyak kemajuan dalam bidang pelayanan publik, tetap saja ada kekurangan yang harus terus dibenahi dan ditingkatkan lagi.
“Pelayanan yang baik yang diinginkan masyarakat adalah yang sederhana, cepat, murah, pasti, transparan, dan berkeadilan.
Jadi inovasi-inovasi yang kita lakukan selalu mengacu pada pelayanan tersebut. Mari terus bekerja demi kesejahteraan masyarakat, khususnya wong cilik” tambah Pakde.
Pakde kepada Menpan RB, mengusulkan diskresi penanganan jalan berlubang. “Jangan didasarkan atas kewenangan, tetapi kepentingan umum,” ujarnya. Dengan demikian, kerusakan-kerusakan jalan pada Januari-Maret dapat teratasi, sehingga tidak memunculkan istilah ‘juglangan sewu’.
Apabila usulan ini disetujui, maka Pemprov dan Pemkab/Kota dapat membantu memperbaiki jalan-jalan rusak yang menjadi kewenangan kementerian PU yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Langkah ini, merupakan salah satu bagian dari inovasi pelayanan publik. (Ais)
