Bojonegoro – Indoshinju.com
Pada Hari Rabu tanggal 4/3/2026,
DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar audiensi untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas menu yang disajikan selama bulan Ramadhan.
Audiensi berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD kabupaten Bojonegoro, dengan menghadirkan sejumlah instansi terkait untuk, membahas perbaikan komposisi menu MBG agar tetap memenuhi kebutuhan gizi siswa selama menjalankan ibadah puasa pada Bulan Romadhoan 1447 H./2026.
Audiensi tersebut dihadiri oleh
perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Bojonegoro, kepala SPPG se-Kabupaten Bojonegoro, 133 Kepala SPPG, Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Bojonegoro.
Audiensi tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto. Di ikuti Anggota lainya, namun pada acara tersebut Turut hadir Ketua DPRD Bojonegoro Abdulah Umar, anggota Komisi C Suprapto dan Natasha Devianti, Kepala Satgas MBG Bojonegoro Ninik Sumiati. Serta Kepala Dinas pendidikan,
Dalam forum audiensi tersebut, DPRD meminta agar menu MBG selama bulan puasa Ramadan tetap memperhatikan,,
” kecukupan gizi, menyesuaikan waktu konsumsi bagi siswa yang menjalankan puasa. harus Koordinasi antara dinas terkait dan penyedia layanan gizi.
Dengan harapan “Agar semakin diperkuat pelaksanaan program berjalan optimal.” Ucapnya.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan “Bahwa rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai kritik dan aduan dari masyarakat, terkait menu MBG selama bulan Ramadhan.”
“Audiensi atau rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari saran, masukan, dan kritik masyarakat terkait menu Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan,” ucapnya.
Menurutnya, evaluasi ini penting dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan baik di daerah. Ia menilai program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi daerah.” Katanya .
“Program ini memiliki multiplier effect yang cukup besar. Secara tidak langsung dapat membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
” Meskipun MBG, tersebut merupakan program pemerintah pusat, dalam forum audiensi tersebut Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan program tersebut”. ucapnya Tegas.
Dirinya meluruskan terkait informasi yang berkembang di masyarakat tentang besaran anggaran MBG.
Menurutnya, “Anggaran per porsi tidak sebesar Rp15 ribu seperti yang banyak dipersepsikan. Untuk porsinya sekitar Rp8 ribu untuk porsi kecil dan Rp10 ribu untuk porsi besar. Ini penting disampaikan agar masyarakat memahami skema program ini secara utuh,” Ucapnya.
Dalam audiensi tersebut, Erni Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) cabang Bojonegoro juga menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program MBG di lapangan, khususnya dalam penyusunan menu oleh SPPG.
Pada kesempatan tersebut Persagi juga menegaskan “Bahwa menu MBG seharusnya memenuhi komposisi gizi seimbang yang terdiri dari empat komponen utama, yakni makanan pokok, protein hewani, protein nabati, dan buah.” Ucapnya.
“Namun berdasarkan pengamatan kami di lapangan, masih terdapat penyedia makanan yang memilih cara praktis dalam menyusun menu, misalnya dengan menyajikan telur rebus hampir setiap hari sebagai sumber protein hewani,” Ucapnya.
Persagi juga menyoroti pemilihan bahan makanan yang belum sepenuhnya memperhatikan ketahanan makanan (holding time). ‘Karena pada Makanan basah umumnya hanya memiliki daya tahan sekitar enam jam, sedangkan makanan kering dapat bertahan hingga lebih dari 12 jam. Kami Harap Agar di evaluasi lagi . Ucapnya .
