Karawang, jabar Indoshinju.com Rabu, 15/12/2021 Proyek pembangunan drainase didepan kantor Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mendapat reaksi berupa protes sampai aksi unjuk rasa dari warga setempat. Pasalnya, selain tidak adanya papanisasi atau plang pekerjaan yang menerangkan perihal volume, waktu pelaksanaan kerja, sumber dan besaran anggaran yang dipergunakan.
Proyek tersebut juga telah memberikan dampak luar biasa terhadap pengguna jalan, khususnya kendaraan roda dua. Diakibatkan oleh adanya galian tanah yang berada ditepi jalan dan terguyur air hujan, sehingga berceceran ke badan jalan, mengakibatkan banyaknya kendaraan roda dua yang tergelincir.
Tidak hanya itu, warga setempat juga sampai melakukan aksi unjuk rasa. Karena warga dilingkungan proyek mengkhawatirkan, dengan adanya pembangunan drainase tersebut akan berimbas banjir pada pemukiman warga yang berada dibelakang Kantor Kecamatan Rengasdengklok.
Menurut para pendemo, adanya proyek drainase didepan Kantor Kecamatan Rengasdengklok, maka secara otomatis air akan mengalir kepemukiman warga yang ada dibelakang Kantor Kecamatan Rengasdengklok. Sementara tidak ada drainase lanjutan untuk pembuangan air dipemukiman warga, sehingga secara otomatis air akan menggenangi pemukiman warga, dan bisa berbulan – bulan air tersebut baru mengalami penyusutan.
Menanggapi perihal tersebut, salah seorang aktivis, yaitu Andri Kurniawan berpendapat, bahwa proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak sampai menimbulkan polemik, hingga adanya reaksi dari masyarakat.
Dirinya mempertanyakan kredibilitas pihak penyedia jasa sebagai pelaksana kegiatan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang tersebut, “Pertama, saya menyesalkan sekaligus mengecam tidak adanya informasi keterbukaan publik. Kedua, perihal informasi sudah adanya dampak terhadap masyarakat, berupa kecelakaan. Ketiga soal adanya kemungkinan dampak lanjutan yang dikhawatirkan oleh warga lingkungan,” Tegas Andri, Rabu (15/12/2021).
Ditekankan olehnya, “Tentu hal ini harus menjadi catatan penting, sekaligus bahan evaluasi bagi Dinas PUPR Karawang terhadap penyedia jasa selaku pelaksana pekerjaan. Karena dengan begitu lagi – lagi dinas yang dibuat pusing, bukan hanya ramai diberitakan oleh media massa. Adanya gejolak sampai aksi demonstrasi dilokasi proyek, jelas sudah mencoreng nama baik dinas,”
“Dalam hal ini saya enggan menyalahkan dinas. Sebab apa yang terjadi pada proyek itu, mutlak sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Oleh karena itu, saya mendesak dinas agar segera bersikap tegas terhadap pelaksana kegiatan, dan bila perlu black list saja, sekali pun nantinya mendapat ploting dari Pokok Pikiran (Pokir) Dewan. Lebih baik bertindak tegas begitu, dari pada memberikan masalah terhadap dinas,” Jelas Andri.
“Maka dari itu, saya sedang mempersiapkan waktu untuk melakukan audiensi dengan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Karawang langsung, dalam rangka mensupport agar Kadis PUPR Karawang bisa lebih tegas terhadap kalangan penyedia jasa yang kerap kali menimbulkan reaksi dan gejolak publik, termasuk yang ngeyel atau lambat dalam menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor negara,” Pungkasnya.(Pri/Red).
