KUNINGAN ( indoshinju.com) – Berdasarkan Perpres Nomor 77 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Keppres Nomor 23 Tahun 1994, yang membuat para Bidan pegawai tidak tetap (PTT) melakukan berbagai upaya kepada pemerintah demi memperjuangkan nasib dan Haknya.
Pengakuan dari salah satu Bidan desa mengeluhkan, tentang belum turunya anggaran dari pemerintah buat Dokter dan Bidan (PTT) yang tinggal di desa terpencil,
“Sampai saat ini anggaran dari pemerintah belum dikasihkan padahal seharusnya sudah” tutur salah satu Bidan desa yang namanya tidak mau di sebutkan.
RAJI, SE, M.M.Kes. Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan mengatakan “anggaran sudah turun ke Kabupaten Kuningan namun belum direalisasikan rencananya bulan Desember ini”, ungkapnya 25/11.
Statement berbeda yang di sampaikan Ade Adhari selaku Sub Bagian Kepegawaian di Dinas kesehatan Kabupaten Kuningan ia menjelaskan,
Bahwa anggaran dari provinsi untuk Bidan (PTT) belum turun dikarenakan masih dalam ajuan ke pemerintah Provoinsi.
Ketika pihak Media indishinju.com meminta untuk menyebutkan Bidan-bidan mana saja yang belum mendapatkan (media indoshinju.com) dan ingin dapat jawaban, sesaat kemudian,
Sebelum Ade menjelaskan semuanya ia mendapat telepon dari Raji selaku Kepala Dinas Kesehatan.
Apa yang media tunggu jawabannya hanya, “saya tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena Kepala Dinas Kesehatan tidak mengijinkan.” Ucapnya ade pada media,
Iyan selaku salah satu anggota LSM HAM Kuningan, memberikan komentarnya terkait ruwetnya masalah yang sedang di alami para PTT Bidan Kuningan “saya menduga anggaran tersebut sudah turun namun dipergunakan dulu buat keperluan yang lain”
Kenapa Ade selaku Sub Kepegawaian tidak boleh menjelaskan kepada awak media oleh Kepala Dinas, dan ada apa?
Sehingga adanya perbedaan statement antara Ade dengan Raji selaku Kepala Dinas. (Fajar/Ujang)
