Home Hukum Ada Ketidak Sesuaian Dalam Buku Laporan Paripurna KUA PPAS 2022, Pemerhati Desak...

Ada Ketidak Sesuaian Dalam Buku Laporan Paripurna KUA PPAS 2022, Pemerhati Desak Bupati Segera Rombak Setwan Karawang

8
0
SHARE

Karawang, jabar Indoshinju.com Senin, 22/11/2021 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

Penjadwalan dan acara Rapat Paripurna ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) atau Rapat Konsultasi pengganti Rapat BAMUS antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi, atau Rapat Paripurna itu sendiri.

Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan DPR. Setiap Rapat Paripurna DPR diawali dengan sesi penyampaian aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil) dari setiap anggota.

Tetapi ada hal tak biasa terjadi pada Rapat Paripurna DPRD Karawang beberapa hari yang lalu, yaitu Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2022 dan Pembentukan Pansus pada Senin 15 November 2021 lalu.

Pasalnya, pada agenda Rapat Paripurna tersebut, ada beberapa anggota DPRD Karawang yang menghujani pihak eksekutif dengan interupsi. Padahal, menurut salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan mengatakan, “Rapat Paripurna merupakan forum tertinggi dan bersifat final, hasil dari pembahasan rapat – rapat sebelumnya. Dimana sebelum dilaksanakannya Paripurna, ada yang namanya rapat Badan Anggaran (Banggar) dan berlanjut pada Bamus,” Minggu (21/11/2021).

“Ironisnya, pada saat saya menyaksikan Rapat Paripurna Senin lalu, ada salah satu anggota DPRD Karawang, yang saya ketahui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bersangkutan adalah Banggar. Tapi anggota DPRD Karawang tersebut melakukan interupsi berkaitan dengan penyajian buku laporan KUA PPAS yang disajikan pada seluruh anggota DPRD berbeda dengan apa yang pernah dibahasnya pada waktu pembahasan di Banggar,” Ulasnya.

Andri mengutarakan, “Tetapi, saya apresiasi atas ketelitian serta keberanian anggota DPRD Karawang yang sudah melakukan interupsi pada saat Paripurna. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk koreksi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, agar ketidak sinkronan antara pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Sekretariat Dewan (Setwan) tidak terulang kembali. Apa lagi berkaitan dengan anggaran,”

“Dalam persoalan ini saya perlu mengingatkan Bupati, supaya secepat mungkin mengevaluasi kinerja jajaran Setwan. Adanya interupsi bukan sesuatu hal yang salah, tetapi itu jelas sudah mempermalukan Bupati selaku pimpinan. Sekedar menyajikan buku laporan saja ada yang tidak sinkron,” Desaknya.

Ia juga menyesalkan, “Padahal, kalau mereka jajaran Setwan dan BPKAD sebelumnya melakukan mapping terlebih dahulu, tidak mungkin terjadi miskomunikasi penuangan substansi materi dalam buku laporan yang mengakibatkan adanya interupsi didalam Rapat Paripurna,”

“Jadi, jika sebelumnya saya pernah mengutarakan pendapat diruang publik melalui media – media mainstream, meminta agar segera ada perombakan pada struktur organisasi Setwan, tidak lah salah. Benar saja terjadi apa yang saya khawatirkan,” Ungkap Andri.

“Momentumnya sangat tepat, Bupati Karawang beberapa waktu lalu sudah melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan dilingkungan kerja Pemkab Karawang, dan masih ada lanjutan untuk melakukan mutasi. Karena kekosongan jabatan yang belum terisi masih banyak. Saran saya, sekalian saja lakukan perombakan dijajaran Setwan DPRD Karawang,” Pungkasnya.(Pri/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here