Home Headline TAK TANGGAPI SOMASI PEMDES BANJARJO KECAMATAN PADANGAN, AKAN DI LAPORKAN

TAK TANGGAPI SOMASI PEMDES BANJARJO KECAMATAN PADANGAN, AKAN DI LAPORKAN

1421
0
SHARE

BOJONEGORO _ INDOSHINJU.COM –

Kepala Pemerintah Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro periode yang akan berakhir masa jabatannya Pada awal th 2020 ini,  DiDuga mengabaikan SOMASI yang di layangkan oleh Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi dengan No surat : 002/SM/1946/DPC.BJN/2020 yang diterima pada Sabtu 7 february 2020 oleh SEKDES desa setempat ,

Menurut  Ty. (38)th. Salah satu Anggota perwakilan dari LKPK menyampaikan Bahw isi Somasi tersebut adalah terkait “permintaan klarifikasi tentang adanya dugaan beberapa masalah yang terjadi di desa tersebut khususnya masalah sewa-menyewa Tanah Kas Desa (TKD) dengan pihak Pertagas untuk jalur pipa Gresik-Semarang (GRESEM) pada kurun waktu 2017-2018 yang selesai pada tahun 2019 lalu, Serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang menunggak, dari hasil investigasi, beberapa warga sudah membayar lunas pajak tersebut, akan tetapi yang bersangkutan masih mendapatakan tagihan berikut denda dari dinas terkait.'” jelasnya.

Saudara Ty. juga Menambahkan bahwasanya “Dari temuan Lembaga tersebut, diduga ada pelanggaran Perbub. No 18 tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa, dimana pada BAB III pasal 5 bagian b disebutkan bahwa jangka waktu sewa (TKD) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.”imbuhnya

Pada waktu terpisah Lembaga KPK menyampaikan bahwa “Dari hasil Investigasi dan temuan di lapangan, Lembaga KPK menduga adanya pembagian dana hasil sewa lahan TKD tersebut oleh Kades dan jajarannya juga BPD saat itu, dalam jumlah sangat besar dan terkesan tertutup. Diduga  pemerintah Desa sengaja membuat perjanjian sewa selama 25 tahun dengan pembayaran penuh dimuka, agar jumlah uang yang diterima cukup besar. ” .jelasnya

Kebijakan ini sangat berbeda sekali dengan kebijakan yang diambil oleh beberapa pemerintah Desa lain yang berada di kecamatan yang sama, dimana pemerintah desa tersebut tetap menjadikan perbup No 18 tahun 2017 sebagai rujukan dengan hanya menyepakati sewa lahan per 3 tahun.

Menurutnya (LKPK) tersebut “Dengan tidak  adanya tanggapan dari pemerintahan desa Banjarjo Kec Padangan tersebut, Lembaga KPK markas Komando Wilayah bojonegoro akan melaporkan dugaan tersebut ke Polers Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro sesuai permintaan beberapa warga desa Banjarjo Kec Padangan tersebut, warga yang tergabung dalam Forum FAJAR sangat menyayangkan Sikap PEMDES dengan tidak adanya tanggapan yang baik atas masalah tersebut.punkasnya.

Informasi yang di dapat Media ini Pada waktu Terpisah” Bahwa Warga Desa Banjarjo yang tergabung dengan Forum FAJAR  berencana akan melayangkan tuntutan yang sama dengan Lembaga KPK sehubungan dengan kasus ini. Forum yang baru dibentuk pada tanggal 16 maret 2020 itu akan menggalang dukungan warga untuk bersama-sama menuntut transparansi dan kejelasan kasus ini kepada Pemerintah Desa.” Anggota Ini membeberkan.

Dari Informasi yang di dapat Media indoshinju.com  Ada Beberapa warga sangat menyayangkan dengan tidak kooperatifnya PEMDES tersebut dan warga meminta masalah ini agar segera diselesaiaknan, sehingga isu isu miring yang berkembang  selama ini bisa menjadi jelas kebenaranya,

Melalui media ini , “Warga tersebut juga meminta agar PEMDES dan BPD periode sekarang supaya transparan dengan semua kegiatan yang ada hubungannya dengan pembangunan dan kemajuan desa, sehingga desa Banjarjo Kec. Padangan bisa berkembang sesuai apa yang mereka dan terbebas dari orang – orang berkepentingan yang ingin berbisnis melalui PEMDES, Dan yang terpenting lagi Desa Banjarjo Kec. Padangan Kab.Bojonegoro Bebas Dari PUNGLI, KKN dan pelangaran – pelanggaran hukum lainnya.Tutup Ty. (tyo/yw.Red.Isc ).

Ketua Umum Lembaga KPK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here