Home Hukum Sudah Mendapat Izin Mendagri, BKPSDM Karawang Diminta Segera Lakukan Open Bidding

Sudah Mendapat Izin Mendagri, BKPSDM Karawang Diminta Segera Lakukan Open Bidding

432
0
SHARE

Karawang,jabar Indoshinju.com

Sabtu,20/6/2020 Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang Kepala Daerahnya kembali menjadi petahana dan mengikuti kembali kontestasi politik untuk melakukan pengisian jabatan serta mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya ada regulasi yang mengatur, Kepala Daerah yang mengikuti kembali kontestasi Pilkada di larang melakukan mutasi rotasi pejabat.

Seperti halnya Bupati Karawang, berhubung akan kembali maju di Pilkada Tahun 2020, terkendala untuk melakukan pengisian jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang. Padahal sampai saat ini, sudah banyak jabatan kosong dari mulai Eselon IV, III sampai Eselon II yang kosong.

Tetapi walau begitu, ada pengecualian regulasi. Yakni bisa melakukan pengisian serta pelantikan jabatan ASN dengan syarat mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu di ungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah. Pihaknya mengaku sudah mendapatkan izin dari Mendagri untuk melakukan proses open bidding jabatan Eselon II.

Di katakannya. “Proses permohonan izin ke Mendagri sudah sejak lama di ajukan oleh BKPSDM Karawang, dan sekarang kami sudah mendapat izin tertulis dari Mendagri untuk menggelar proses open bidding jabatan Eselon II yang kosong.”,

Selanjutnya Aang menjelaskan. “Di luar proses open bidding, ada satu Pekerjaan Rumah (PR) mutasi awal Januari 2020 lalu. Yaitu proses mutasi Kepala Dinas Catatan Sipil (Kadis Catpil) yang di mutasi menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadis Parbud). Proses pelantikannya pada waktu itu tidak dapat di laksanakan, karena terkendala belum mendapatkan izin dari Mendagri. Untuk yang satu tersebut bisa di laksanakan dalam waktu dekat ini, tinggal menunggu kesiapan waktu ibu Bupati saja.”, Mengakhiri pembicaraannya.

Di tempat terpisah, pengamat politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan ketika di minta pendapatnya perihal banyaknya kekosongan jabatan di lingkup kerja Pemkab Karawang mengungkapkan. “Kekosongan jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV tidak bisa di anggap sepele. Karena hal demikian dapat berpengaruh terhadap jalannya Pemerintahan.”, Tandasnya.

“Jika Pemkab Karawang, khususnya BKPSDM sudah mendapat izin dari Mendagri untuk menggelar open bidding dan mutasi. Nunggu apa lagi, segera tempuh proses tahapannya. Agar kekosongan jabatan yang selama ini belum terisi, segera terisi.”, Kata Andri.

“Saya juga sempat berkomunikasi dengan pak Aang, dan beliau mengakui bahwa sudah mendapat izin Mendagri untuk melaksanakan open bidding. Hanya saja terbatas pada 5 jabatan Eselon II yang kosong, sebab proses pengajuan izinnya waktu itu hanya 5 OPD saja.”, Ulasnya.

“Padahal jika sampai Agustus 2020 mendatang akan banyak lagi jabatan Eselon II yang kosong di karenakan pejabatnya pensiun. Belum lagi posisi salah satu Staf Ahli Bupati yang beberapa Bulan lalu juga kosong, karena pejabatnya meninggal dunia.”, Jelasnya.

“Tapi setidaknya kalau 5 jabatan Eselon II terisi, tidak akan terlalu banyak yang kosong sampai 6 Bulan setelah Pilkada, dan jika 5 posisi tersebut terisi, akan ada gerbong ke bawahnya yang juga ke tarik untuk mengisi jabatan Eselon IIIa, Eselon IIIb dan Eselon IV a.”, Pungkasnya.(Pri ISC).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here