Home Hukum Soal Unggahan Video Kedua Aoki Kembali Direspon Pengamat, Andri Kurniawan

Soal Unggahan Video Kedua Aoki Kembali Direspon Pengamat, Andri Kurniawan

658
0
SHARE

Karawang,jabar Indoshinju.com.

Selasa,19/5/2020 Sebuah rekaman video berdurasi 7 : 28 menit yang menyebar di jejaring sosial dan di unggah pada beberapa akun Sosial Media (Sosmed) milik Aoki Vera Kurniawati salah seorang aktivis Sosmed sebelumnya mendapat banyak tanggapan dari masyarakat Karawang. Karena dalam video tersebut, selain menanggapi soal dinamika internal Partai Demokrat yang baru saja memiliki Ketua Umum (Ketum) baru, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Aoki juga nampak mengkritisi soal kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.

Di pertengahan video juga Aoki membahas soal acara Kongres Partai Demokrat dan membahas Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana yang pernah di nyatakan positif covid-19. Tak hanya itu, Aoki menyebutkan bahwa Cellica meminta paksa (memalak) pabrik – pabrik di Karawang untuk penanganan covid – 19 dan beras dari hasil memalak perusahaan di berikan gambar Bupati Karawang sebagai ajang kampanye. Aoki juga melontarkan pertanyaan dengan nada sindiran soal adanya himbauan Bupati Karawang agar membeli beras pada toko tertentu dengan pertanyaan “Wow dapat cash back berapa bu?”,

Atas unggahan video aktivis Sosial Media tersebut, banyak pihak dari Karawang yang menanggapi. Selain Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 dan Ketua Relawan Teh Celli (RTC). Pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan juga turun menyikapi statement Aoki.

Hanya saja, yang di tanggapi balik oleh Aoki yakni statement Pemerhati politik dan pemerintahan di beberapa media massa. Dalam video berdurasi 8 menit 32 detik, Aoki kembali mengunggah statementnya sambil menunjukkan beberapa dokumen surat, screenshotsan atau hasil tangkapan layar percakapan Whats App Grup (WAG), dan postingan Sosial Media lainnya.

Andri Kurniawan ketika kembali di minta pendapatnya soal video tanggapan Aoki dan di tanya apa kah sudah melihat video terbaru Aoki, Andri menjawab sambil tersenyum. “Iya saya sudah melihatnya, banyak yang mengirim link postingan Instagram Aoki ke WA saya. Saya anggap itu biasa saja, dan merupakan hak jawabnya untuk meyakinkan kembali publik perihal apa yang sudah dia sampaikan pada unggahan atau postingan video sebelumnya.”, Katanya.

“Seperti yang saya sampaikan pada statement sebelumnya di beberapa media massa. Urusan dia mengomentari internal Partai Demokrat, itu saya tidak peduli. Namun yang perlu di luruskan, yaitu mengenai tuduhan Bupati Karawang memalak perusahaan – perusahaan yang berinvestasi di Karawang, dan soal dugaan dr Cellica Nurrachadiana sebagai Bupati Karawang mengambil untung dari menyarankan perusahaan – perusahaan agar membeli beras jenis premium ke toko atau pedagang beras tertentu.”, Jelas Andri.

“Sebenarnya hal itu sudah beberapa kali di jawab oleh Bupati, sampai terakhir hari kemarin Senin 18 Mei 2020 dalam forum rapat evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bersama unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dengan beberapa elemen masyarakat Karawang. Ibu Bupati kembali menegaskan! Perihal saran beliau untuk membeli beras ke pedagang tertentu, semata – mata agar kualitas beras yang nantinya di berikan kepada masyarakat oleh perusahaan, benar – benar beras berkualitas.”, Ulasnya.

“Dan beliau berani untuk di buktikan bahwasanya beliau tidak mengambil keuntungan dari sarannya tersebut. Ya sekarang kita coba pahami arti kata saran? Yang namanya saran bukan berarti memaksa, dan memang buktinya kalangan pengusaha tidak mau repot membantu masyarakat dengan memberikan bantuan berbentuk bahan pangan, akhirnya mereka memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai.”, Ungkap Andri.

“Lalu apa kah ketika perusahaan di ajak atau di minta membantu salah? Oh tentu tidak, jangankan dalam kondisi sedang ada wabah, tidak ada wabah pun, yang namanya perusahaan memiliki kewajiban untuk lingkungan mereka berinvestasi dalam bentuk Corporate Social Responsibility¬†(CSR). Selama itu dapat di pertanggung jawabkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.”, Ujarnya.

“Dalam bukti screenshotsan WAG tersebut juga jelas kok, Pemkab Karawang meminta perusahaan yang akan membantu untuk tetap berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Gugus Tugas Covid – 19. Artinya prosedural dong, tidak serta merta di tampung tanpa mekanisme yang jelas.”, Imbuhnya.

Lebih jauh Andri menjelaskan. “Soal perusahaan sudah menunaikan kewajibannya dalam bentuk pajak yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lalu teralokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ya itu memang benar. Tapi membantu pemerintah dalam kondisi pandemi sekarang juga tidak salah. Boleh dan sah – sah saja.”,

“Contohnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga membuka ruang khusus untuk menerima dan menampung bantuan, terbuka pada setiap bentuk dukungan dari berbagai pihak, dalam dan luar negeri, untuk mempercepat penanganan Covid – 19 di Indonesia. Bantuan yang di sampaikan dapat berupa uang dan barang.”, Terangnya.

“Kemudian mengenai kemasan beras bergambar Bupati. Itu juga sudah berulang kali di jelaskan oleh Bupati, dan di pertegas oleh Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid – 19. Bahwa beras tersebut merupakan beras yang di beli dari uang pribadi dr Cellica Nurrachadiana, bukan beras yang di beli dari dana bantuan perusahaan dan APBD. Saya kira semuanya dapat di pertanggung jawabkan oleh pribadi dr Cellica mau pun sebagai Bupati.”, Yakinnya.

“Toh semuanya dapat di pertanggung jawabkan, penggunaan uang APBD tidak akan lepas dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), begitu pun yang bersumber dari bantuan perusahaan, tentu semua dapat di pertanggung jawabkan. Bupati dan Gugus Tugas beserta jajarannya tidak akan sekonyol itu menyalah gunakan wewenang serta menyalah gunakan uang APBD dan uang bantuan perusahaan.”, Tegas Andri.

“Selain saya menyarankan Bupati Karawang untuk menempuh upaya hukum. Jika Aoki memiliki keyakinan ada penyalahgunaan yang di lakukan oleh Pemkab Karawang, khususnya Bupati Karawang. Silahkan laporkan kepada pihak berwajib seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) atau lembaga penegak hukum lainnya. Tidak perlu seolah saling berbalas pantun. Tinggal di uji saja bukti – bukti yang di milikinya melalui mekanisme hukum.”,

“Karena untuk mengurai benar tidaknya ada pelanggaran secara hukum? Ya harus melalui mekanisme proses hukum. Namun saya memiliki keyakinan, lembaga – lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki kredibilitas serta integritas tinggi, jika benar Pemkab Karawang melakukan pelanggaran, tentu secara otomatis akan di proses dengan sendirinya, karena Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bukan delik aduan.”, Pungkasnya.(ISC).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here