Home Headline Diduga Tabrak UU KIP Atau UU 14 TAHUN 2008,Proyek Turap Tanjung Pakis...

Diduga Tabrak UU KIP Atau UU 14 TAHUN 2008,Proyek Turap Tanjung Pakis Tahun 2020 Diduga Asal-Asalan

403
0
SHARE

Karawang,jabar Indoshinju.com

sabtu,03/10/2020 Proyek pembangunan infrastruktur adalah salah satu bagian untuk menambah kelancaran dalam perkembangan perekonomian Masyarakat luas,baik dari segi pembangunan infrastruktur jalan,normalisasi,dan juga penurapan saluran air,serta penurapan Tembok penahan Tanah ( TPT ).

Banyak nya proyek pembangunan sarana infrastruktur yang di nilai dalam pekerjaan nya banyak dugaan indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan,seperti dalam pelaksanaan pekerjaan seolah olah melalaikan aturan yang memang sudah di atur oleh Pemerintah.

Seperti dalam proses pekerjaan pembangunan dengan tidak memasangkan papan proyek.
Seperti hal nya,proyek penurapan di Desa Tanjung pakis Dusun Pakis IĀ  Rt 02 Rw 05,Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawabarat.

Proyek pekerjaan turap di duga tidak di pasangkan papan informasi,hingga publik tidak tahu bersumber dari mana anggaran tersebut,apakah hal ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi oknum pemborong untuk tidak transfaransi dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan proyek,seperti dana yang di bangunkan seperti uang sendiri.

Seperti warga Tanjung pakis NS,ketika awak media meminta keterangan mengatakan,”Mesti nya,dalam pelaksanaan pekerjaan pemborong harus transfaran pak,apalagi ini uang pemerintah,tiba tiba ada pekerjaan pembangunan turap,sumber dana nya dari mana,nilai Anggaran nya berapa,dan berapa volume yang di kerjaan tidak jelas,di mana tentang ada keterbukaan informasi publik nya,kata nya apapun bentuk bantuan dari pemerintah harus transfaran,di mana letak tranfaran nya”,ucapnya.

Masih Ns.terus selama ini kemana pihak pengawas dari dinas instansi terkait,ini uang rakyat,harus nya kasih informasi dan teguran bagi oknum kontraktor,seperti nya hal ini sudah menjadi adat budaya di Karawang,dan pembangunan proyek turap Tanjung pakis ini jelas jelas menabrak UU KIP atau UU 14 tahun 2008 adalah hak setiap orang untuk memperoleh informasi ( Keterbukaan informasi publik )..

Di tempat terpisah Nanang selakuĀ  pelaksana di lapangan ketika di mintai keterangan melalui via telpon,kaitan pekerjaan penurapan yang berlokasi di Tanjung pakis mengatakan,”Maaf pak,kami sedang sibuk dan sedang ada di luar,kaitan pekerjaan memang saya pelaksana nya.Kapan saja kita bisa komunikasi lagi”,tutur nya.

Di mohon kepada dinas instansi terkait Dinas PUPR,agar segera mengkroscek,terhadap apa yang di informasikan awak media.(ISC).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here